SNANE PAPUA, Nizhny Novgorod - Para menteri luar negeri negara-negara anggota BRICS secara resmi mendesak pelaksanaan gencatan senjata segera, permanen, dan tanpa syarat di Jalur Gaza sebagai langkah krusial untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang terus meluas. Pernyataan kolektif ini disampaikan dalam rangkaian pertemuan tingkat menteri luar negeri BRICS yang menekankan perlunya solusi diplomatik atas eskalasi militer di wilayah tersebut.
Dalam dokumen hasil pertemuan, para menteri menyatakan keprihatinan mendalam atas tingginya angka kematian warga sipil serta penghancuran infrastruktur publik di Gaza. Mereka menegaskan bahwa penghentian permusuhan merupakan syarat mutlak agar bantuan kemanusiaan skala besar dapat disalurkan secara aman dan efisien kepada penduduk yang terdampak. Fokus utama kelompok ini adalah memastikan bahwa hukum internasional dan hukum humaniter internasional dijunjung tinggi tanpa pengecualian.
Negara-negara BRICS, yang kini telah memperluas keanggotaannya, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Gaza. Para menteri luar negeri mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam konflik mematuhi kewajiban mereka untuk melindungi warga sipil. Selain itu, mereka mendesak pembebasan segera seluruh sandera serta warga sipil yang ditahan secara tidak sah sejak konflik pecah di kawasan tersebut.
Blok kerja sama ini juga menyerukan pembukaan kembali seluruh jalur penyeberangan perbatasan ke Gaza guna memfasilitasi aliran pasokan medis, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. BRICS berpendapat bahwa keterlambatan dalam pengiriman bantuan hanya akan memperparah penderitaan jutaan orang yang saat ini berada di bawah ancaman krisis pangan akut. Langkah-langkah konkret di lapangan dipandang jauh lebih mendesak untuk diimplementasikan oleh otoritas terkait.
Dalam konteks solusi jangka panjang, para menteri luar negeri BRICS kembali menegaskan dukungan mereka terhadap penyelesaian konflik melalui kerangka solusi dua negara. Mereka memandang pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak berdasarkan garis perbatasan tahun 1967 sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan. BRICS juga memberikan dukungan tegas atas keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari pengakuan hak-hak politik internasional mereka.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru yang meliputi Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Konsensus ini menunjukkan posisi geopolitik BRICS yang semakin solid dalam menyikapi isu-isu global strategis. Para menteri sepakat untuk terus berkoordinasi dalam berbagai forum internasional guna mendorong percepatan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah yang saat ini masih didera konflik berkepanjangan.