Robert Joppy Kardinal, anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, membeberkan capaian penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di wilayahnya selama periode 2021 hingga 2024.
Meski kini duduk di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan, Robert Joppy Kardinal tetap menunjukkan komitmennya terhadap sektor pendidikan. Program PIP dan KIP merupakan bagian dari aspirasi yang ia perjuangkan semasa menjabat di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
Menurutnya, penyaluran bantuan pendidikan ini difokuskan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Berdasarkan data yang didapatkan dari Tim RJK, total penerima manfaat program PIP dan KIP mencapai 101.274 siswa dan mahasiswa sejak tahun 2021 hingga 2024. Berikut rinciannya :
Tahun 2021
Total: 7.143 penerima manfaat
_SD: 4.486 siswa
_SMP: 1.204 siswa
_SMA/SMK: 1.023 siswa
_KIP Kuliah: 250 mahasiswa
Tahun 2022
Total: 7.701 penerima manfaat
_SD: 3.650 siswa
_SMP: 1.621 siswa
_SMA/SMK: 1.930 siswa
_KIP Kuliah: 500 mahasiswa
Tahun 2023
Total: 41.930 penerima manfaat
_SD: 22.847 siswa
_SMP: 10.061 siswa
_SMA/SMK: 8.522 siswa
_KIP Kuliah: 500 mahasiswa
Tahun 2024
Total: 44.500 penerima manfaat
_SD: 26.879 siswa
2SMP: 9.088 siswa
_SMA/SMK: 8.033 siswa
_KIP Kuliah: 500 mahasiswa
RJK menamabahkan, tujuan utama program ini untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak. Mencegah angka putus sekolah dan mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Sehingga program PIP ini dikhususkan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan disalurkan melalui Bank BRI untuk jenjang SD dan SMP, serta Bank BNI untuk jenjang SMA dan SMK,” jelasnya.
Selain pendidikan, RJK juga memperjuangkan program ketahanan pangan. Hal ini dilakukan setelah dirinya berpindah dari Komisi X ke Komisi IV.
Bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog yang menjadi mitra resmi Komisi IV DPR RI. Penyaluran bantuan dilakukan kepada 42.262 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota di wilayah Papua Barat Daya.
“Yang menentukan siapa yang menerima itu dari data pemerintah sendiri. Keluarga harapan itu yang punya hak. Tidak bisa suka-suka diberikan. Tiba-tiba kepala dinas juga terima, itu kan tidak benar. Atau keluarga TNI/Polri, karena mereka juga punya jatah tersendiri,” tandasnya.
Melalui penyaluran bantuan ini, RJK berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan akses terhadap Pendidikan dan kebutuhan pokok, sekaligus memastikan bahwa program pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi rakyat.
