Senator Hartono Jaring Aspirasi Revisi UU SisDikNas di UNAMIN Sorong

SNANE PAPUA, Sorong - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Komite III, Hartono, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka menjaring aspirasi terkait rencana usulan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SisDikNas) di Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Sorong. Langkah ini dilakukan untuk memastikan draf revisi regulasi tersebut selaras dengan kebutuhan riil di dunia pendidikan daerah.

Komite III DPD RI, yang memiliki mandat kemitraan dengan kementerian di bidang pendidikan, saat ini tengah mematangkan persiapan revisi undang-undang tersebut. Hartono menjelaskan bahwa usulan perubahan ini dilatarbelakangi oleh berbagai aspirasi yang berkembang di kalangan praktisi dan akademisi pendidikan. Penjaringan masukan di setiap daerah pemilihan menjadi tahapan krusial sebelum usulan resmi diajukan secara formal di tingkat legislatif pusat.

Hartono menekankan bahwa proses penyerapan aspirasi bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan nantinya menjadi lebih sempurna dan memiliki dampak positif yang konkret. Menurutnya, partisipasi aktif dari institusi pendidikan seperti UNAMIN sangat diperlukan untuk memberikan perspektif objektif mengenai kendala-kendala yang terjadi di lapangan selama penerapan undang-undang yang lama.

"Terdapat sejumlah pandangan dan penilaian tentang undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang telah 22 tahun berlaku dan harus segera diubah guna menjawab berbagai persoalan pendidikan selama ini, misalnya soal ratio pemerataan guru yang bertugas di sekolah, maupun dorongan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, sehingga sebelum kami nanti membahas ditingkat pusat, kami dari Komite III DPD RI yang selama ini bermitra dengan kementerian dibidang pendidikan wajib menerima saran masukan dari semua pihak sehingga perubahan undang-undang mengenai pendidikan tersebut dapat lebih sempurna dan berdampak bagi dunia pendidikan," kata Hartono, Sabtu (20/12/2025).

Senator Hartono menambahkan bahwa isu mengenai distribusi guru dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik menjadi poin krusial yang sering muncul dalam diskusi. Mengingat usia regulasi yang sudah mencapai dua dekade, penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan teknologi dalam sistem pendidikan nasional dianggap sudah tidak bisa ditunda lagi demi daya saing sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di wilayah Papua.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor UNAMIN Sorong, Irman Amri, memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang diambil oleh DPD RI. Ia menilai bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam proses revisi undang-undang adalah suatu kebutuhan konstitusional agar kebijakan yang diambil pemerintah berbasis pada kajian akademis dan realitas sosiologis di daerah.

"Terima Kasih kami sampaikan kepada Pak Senator Hartono yang sudah menggelar reses di UNAMIN Sorong terutama dalam membahas serta memberi usulan perubahan atas undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kita berharap agar masukan yang disampaikan dapat menjadi bagian dari perubahan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tersebut," tutur Irman Amri.

Irman juga berharap agar poin-poin yang telah didiskusikan dapat menjadi khazanah materi penyempurnaan bagi tim penyusun di pusat. Pihak kampus berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu pendidikan nasional agar tetap berpihak pada peningkatan mutu dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan reses yang berlangsung di ruang rapat rektorat UNAMIN Sorong tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, termasuk Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, para dosen, serta tenaga kependidikan. Pertemuan ini diakhiri dengan diskusi mendalam mengenai tantangan administratif dan operasional pendidikan tinggi di wilayah Papua Barat Daya.