Pemprov Papua Barat Daya Sosialisasi Satgas Saber Pungli Perkuat Integritas

SNANE PAPUA, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagai langkah preventif dalam menekan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, pada Rabu (6/11/2024) ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel di wilayah provinsi termuda tersebut.

Kegiatan ini mengusung tema "Meningkatkan Integritas dan Efektivitas Pengawasan Terhadap Praktek Pungutan Liar" untuk mendukung upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah daerah tahun 2024. Agenda sosialisasi ini melibatkan jajaran aparatur pemerintah secara menyeluruh, baik di tingkat provinsi maupun perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhamad Musa'ad, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, George Yarangga, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan perwujudan nyata dari semangat perbaikan birokrasi. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah institusi dari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

"Ini langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan birokrasi. Dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungli," ujar George Yarangga saat membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur di hadapan para peserta sosialisasi yang hadir.

George Yarangga menambahkan bahwa keberadaan tim Saber Pungli memiliki peran yang sangat strategis. Tim ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang melakukan penindakan hukum, tetapi juga berperan sebagai elemen pendidik dan pemberi solusi dalam menangani permasalahan pungutan liar di lapangan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa efektivitas pemberantasan pungli sangat bergantung pada sinergisitas antarinstansi serta dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan pungli tidak hanya menjadi tanggung jawab tim atau pihak berwenang saja, melainkan juga memerlukan dukungan masyarakat serta semua elemen pemerintah di berbagai tingkatan. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap celah penyimpangan dapat terdeteksi sejak dini melalui sistem pengawasan yang berlapis dan partisipatif.

Dalam kesempatan tersebut, George juga menekankan pentingnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengadopsian teknologi informasi dalam sistem pelayanan publik. Digitalisasi dinilai menjadi kunci utama untuk meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi memicu negosiasi ilegal antara petugas dan pengguna layanan.

“Saya juga menekankan pentingnya peningkatan sistem pengawasan internal dan penggunaan teknologi informasi untuk meminimalisir peluang terjadinya praktik pungutan liar. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat akan semakin baik dan dapat dipercaya," jelas George Yarangga lebih lanjut terkait arah kebijakan transformasi digital di Papua Barat Daya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengimbau agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) senantiasa menjaga integritas dan memegang teguh komitmen pada nilai-nilai antikorupsi. Penguatan integritas individu dianggap sebagai benteng utama dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi atau golongan.

George menutup pemaparannya dengan mengingatkan dampak sistemik dari praktik pungutan liar yang merusak tatanan pembangunan. Ia berharap melalui sosialisasi ini, seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pelayanan publik memiliki pemahaman yang sama mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari praktik pungli.

“Kita semua mengetahui bahwa praktik pungli bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghambat proses pembangunan yang kita jalankan. Melalui sosialisasi ini, kita berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik semakin memahami dampak negatif dari praktik tersebut," pungkasnya.