Pemerintah Pusat Berikan Bantuan Perangkat Digital ke Dewan Adat Maya Klanafat

SNANE PAPUA, Raja Ampat - Pemerintah Pusat secara resmi menyerahkan bantuan sarana pendukung teknologi informasi berupa laptop dan perangkat printer kepada Dewan Adat Suku Maya Klanafat di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, pada Minggu (19/10/2025). Penyerahan sarana digital ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan adat dalam menjalankan fungsi administrasi serta pengarsipan data suku di wilayah tersebut.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Pemerintah Pusat dan diterima oleh Ketua Dewan Adat Suku Maya Klanafat, Yohanes C. Arempeley, di Waisai. Agenda ini merupakan bagian dari implementasi program nasional yang menyasar penguatan masyarakat hukum adat guna meningkatkan efisiensi kerja organisasi adat di era digitalisasi.

Yohanes Arempeley menyatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap lembaga adat sangat diperlukan dalam menjaga keharmonisan sosial dan melestarikan warisan budaya. Ia menilai bantuan perangkat komputer tersebut akan menjadi dasar bagi transformasi tata kelola organisasi di lingkungan Dewan Adat Suku Maya Klanafat agar lebih sistematis dalam mendokumentasikan nilai-nilai adat.

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Perangkat ini akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan administrasi, pendokumentasian adat, serta memperlancar komunikasi antarstruktur Dewan Adat agar lebih efisien dan modern," ujar Yohanes dalam keterangannya setelah menerima bantuan tersebut secara simbolis.

Pihak Pemerintah Pusat melalui perwakilannya menjelaskan bahwa inisiatif ini diambil berdasarkan kebutuhan akan sinkronisasi data adat dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Dukungan perangkat keras ini diharapkan mampu menjembatani hambatan komunikasi dan mempercepat proses pendataan berbagai aspek kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Maya Klanafat.

Selain fungsi administratif harian, penggunaan bantuan ini juga diarahkan untuk memperkuat pendokumentasian hukum adat, batas wilayah ulayat, serta silsilah marga. Pemerintah menilai bahwa keberadaan dokumen digital akan memberikan basis data yang lebih kuat bagi keberadaan masyarakat hukum adat dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah menjelaskan bahwa pemberian bantuan ini merupakan bagian dari program nasional pemberdayaan masyarakat adat yang bertujuan memperkuat tata kelola kelembagaan di era modern. Melalui dukungan ini, dewan adat diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas asli masyarakat.

Program ini direncanakan akan terus dipantau guna memastikan perangkat yang diberikan dapat digunakan sesuai fungsinya secara berkelanjutan. Pemerintah juga menyatakan akan mempertimbangkan adanya pendampingan teknis lanjutan agar operasional perangkat digital tersebut dapat maksimal untuk kepentingan organisasi jangka panjang, pungkasnya.