Masyarakat Adat Biak Sorong Nyatakan Dukungan Terhadap Program Prioritas Nasional

SNANE PAPUA, Sorong - Masyarakat adat Suku Biak yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Biak (Permabi) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung implementasi berbagai Program Prioritas Nasional sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas adat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Kantor Sekretariat Permabi Kota Sorong pada Jumat, 14 November 2025.

Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Suku Biak Kota Sorong, Paul Yawan, tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta, termasuk para tokoh adat terkemuka seperti Kepala Suku Biak Provinsi Papua Barat Daya, Hengky Korwa, dan Penasehat Permabi Kota Sorong, Timo Kabarek. Kehadiran para pimpinan adat ini menegaskan posisi organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelayanan sosial serta memastikan informasi pembangunan sampai ke tingkat akar rumput.

Dalam forum tersebut, jajaran tokoh adat menekankan pentingnya konsolidasi internal serta pemeliharaan kerukunan antar-suku dan antar-umat beragama di Kota Sorong. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam lokal, dan perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua (OAP), menjadi poin utama guna mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah kesiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sorong. Wakil Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Papua Barat Daya, Ajeng Dyah Puspita, memaparkan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi anak-anak melalui penyediaan paket makanan harian bagi sekitar 34.000 penerima manfaat, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP. Intervensi ini ditargetkan mampu menekan prevalensi stunting di Kota Sorong yang saat ini berada pada estimasi 20 hingga 23 persen.

"BGN telah mendata lokasi pelaksanaan program telah mencapai progres signifikan, yakni 76 persen PAUD, 82 persen SD, dan 79 persen SMP, diikuti dengan verifikasi kelayakan dapur di lima distrik. Lebih dari 120 UMKM pangan lokal, termasuk kelompok perempuan Biak dan nelayan tradisional, telah terdata sebagai calon mitra pemasok bahan baku. Program MBG dirancang untuk memastikan sedikitnya 40 persen bahan pangan bersumber dari produsen lokal guna memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan daerah," kata Ajeng Dyah Puspita dalam pemaparannya.

Selain aspek gizi dan ekonomi, faktor stabilitas keamanan dan persatuan juga menjadi sorotan. Penasehat Permabi, Timo Kabarek, mengingatkan seluruh warga Biak untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat memecah belah. Ia menegaskan bahwa organisasi adat harus menjadi wadah yang kuat dalam memberikan perlindungan serta memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua.

"Mari kita bersama-sama mendukung upaya menjaga persatuan dan kesatuan ditengah masyarakat kita yang majemuk, jangan kita mudah terprovokasi atas upaya memecah belah persatuan kita sesama anak bangsa," tegas Timo Kabarek di hadapan para peserta sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan makan bersama sebagai simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat adat. Melalui sinergi ini, diharapkan seluruh program pembangunan nasional dapat berjalan efektif dan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya bagi komunitas Suku Biak di Kota Sorong.