Joppye-Ibrahim Paparkan Rencana Tata Kelola Pemerintahan Papua Barat Daya

SNANE PAPUA, Sorong - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 4, Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje, memaparkan visi dan misi mengenai tata kelola pemerintahan dalam debat publik kedua di Aimas Convention Centre, Rabu (30/10/2024) malam. Dalam debat yang disiarkan langsung melalui stasiun televisi nasional tersebut, pasangan dengan slogan 'JOIN' ini menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Joppye Onesimus Wayangkau menyatakan bahwa visi pasangan nomor urut 4 adalah mewujudkan Provinsi Papua Barat Daya yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu misi yang diusung adalah menetapkan tata kelola perencanaan serta penganggaran yang terbuka dengan menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing.

"Kami juga akan menciptakan sistem pemerintahan dengan kualitas sumber daya ASN yang berwawasan entrepreneur, serta memaksimalkan monitoring dan evaluasi dalam setiap program pembangunan," kata Joppye dalam sesi pemaparan visi dan misi tersebut. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian kewenangan dengan tetap berfokus pada pencapaian tujuan otonomi khusus.

Selain masalah birokrasi, Joppye menyebutkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pihaknya juga berencana melakukan percepatan pembangunan fasilitas fisik berupa kantor gubernur dan seluruh instansi pemerintahan lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik bagi masyarakat di provinsi baru tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan lebih cepat.

Terdapat 22 program kerja yang telah disiapkan pasangan ini untuk dijalankan dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika mendapatkan mandat dari masyarakat. Program tersebut mencakup pemberantasan korupsi, penetapan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan kompetensi keilmuan, serta pelibatan seluruh perangkat daerah dalam proses penganggaran secara kolektif.

"Jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya segera melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, menetapkan pimpinan SKPD berdasarkan kompetensi dan keilmuan, melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penganggaran," ujar Joppye. Ia menjelaskan bahwa informasi penganggaran akan disajikan secara daring agar dapat dipantau oleh publik, dengan fokus utama pada program keamanan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam hal pengawasan kinerja, pasangan ini berencana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap performa setiap SKPD. Joppye menegaskan akan ada sistem pemberian sanksi bagi instansi yang minim prestasi serta pemberian penghargaan bagi yang menunjukkan keberhasilan kerja. Pihaknya juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pendampingan dalam penyusunan APBD serta melakukan audit keuangan secara berkala.

Terkait pembangunan infrastruktur pemerintahan, Joppye memaparkan rencana koordinasi percepatan pembangunan kantor gubernur dan instansi lainnya berdasarkan prinsip efektif dan efisien. Akses mengenai penganggaran fasilitas kantor tersebut juga akan dibuka kepada masyarakat umum. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada integritas pemimpin yang harus mematuhi aturan tanpa adanya praktik manipulasi.

"Jadi gubernur yang terpilih harus orang yang bersih, jujur dan disiplin. Hal ini agar semua aturan-aturan tentang pemerintahan yang bersih, bisa dilaksanakan tepat sesuai dengan aturan. Kemudian tidak ada kebocoran dan yang paling terakhir tidak ada tipu menipu antara kita," pungkas Joppye Onesimus Wayangkau di akhir penyampaiannya.