Dinkes Papua Barat Daya Evaluasi Capaian Imunisasi Enam Kabupaten Kota

SNANE PAPUA, Sorong - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan monitoring dan evaluasi program imunisasi guna memperkuat cakupan layanan kesehatan dasar di enam kabupaten dan kota. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Belagri, Kota Sorong, sejak Senin (21/10/2024) ini ditujukan untuk menyinkronkan pengumpulan serta pengolahan data dari tingkat lapangan hingga provinsi.

Kepala Dinas KPPKB Provinsi Papua Barat Daya, Naomi Netty Howay, membuka secara resmi pertemuan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (23/10/2024). Agenda ini melibatkan seluruh perwakilan Dinas Kesehatan dari enam kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya sebagai upaya standardisasi pelaporan data kesehatan yang lebih presisi dan terintegrasi pascapembentukan provinsi baru tersebut.

Dalam arahannya, Naomi menekankan bahwa validitas data merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan program imunisasi secara efektif. Ia menyoroti tantangan teknis dalam sinkronisasi informasi yang mengalir dari pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) menuju dinas kesehatan terkait di tingkat daerah maupun provinsi.

“Kita tahu bahwa, provinsi Papua Barat Daya baru hadir 2 tahun tapi pekerjaan ini kita telah kerja dari dulu kita hanya perlu sinergikan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan data, kerja bagus di lapangan tapi kalau datanya tidak bagus berarti tidak bisa ukur cakupan imunisasi datanya apa harus di,” tegas Naomi saat memberikan sambutan pembukaan.

Pelaksanaan program imunisasi dasar di wilayah ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua regulasi tersebut menegaskan kewajiban pemenuhan imunisasi dasar bagi bayi dan anak sebagai langkah preventif terhadap risiko penyakit menular.

Naomi menjelaskan bahwa imunisasi merupakan langkah strategis dalam menjaga kualitas sumber daya manusia di masa depan. Upaya ini berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta secara signifikan menurunkan angka kematian maupun kecacatan pada anak akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

“Imunisasi merupakan investasi penting untuk masa depan anak-anak, yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan serta menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah,” ungkapnya menjelaskan urgensi program tersebut bagi masyarakat Papua Barat Daya.

Selain itu, monitoring ini juga menyoroti implementasi kebijakan nasional, termasuk pelaksanaan vaksinasi polio yang menjadi bagian integral dari imunisasi rutin. Penguatan kolaborasi antara tenaga kesehatan di tingkat kabupaten dan kota dengan pihak provinsi serta penanggung jawab di Puskesmas menjadi fokus utama dalam pertemuan ini.

“Harapnya sinergitas kolaborasi antara teman-teman di kabupaten kota itu baik dengan teman-teman di provinsi terutama dengan ibu puskesmasnya dan penanggung jawab imunisasi,” pungkas Naomi. Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan capaian imunisasi yang lebih optimal guna meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah cakupannya.