BPJS Kesehatan dan doctorSHARE Operasikan Rumah Sakit Kapal di Kabare Raja Ampat

SNANE PAPUA, Raja Ampat - BPJS Kesehatan resmi menjalin kerja sama dengan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Kapal (RSK) Nusa Waluya II di Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah yang dikategorikan sebagai Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).

Peresmian pembukaan pelayanan medis tersebut dilakukan pada Selasa (10/06) di Kabare, yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kehadiran RSK Nusa Waluya II diproyeksikan dapat memangkas hambatan geografis bagi masyarakat pesisir yang selama ini kesulitan mendapatkan akses medis tingkat lanjut, terutama layanan dokter spesialis.

Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengungkapkan bahwa selama ini warga di wilayah Waigeo Utara harus menempuh perjalanan laut yang jauh menuju Waisai atau Kota Sorong untuk mendapatkan pengobatan spesialis. "Akses layanan kesehatan khususnya dokter spesialis di kampung kabare sangat sulit dan jauh, sehingga selama ini jika ingin berobat masyarakat harus pergi ke ibu kota Kabupaten di Waisai atau bahkan ke Kota Sorong yang membutuhkan waktu tempuh yang cukup jauh," ujar Orideko dalam sambutannya.

Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan terapung tersebut selama periode operasional di wilayah mereka. Orideko juga memberikan apresiasi kepada doctorSHARE dan BPJS Kesehatan yang telah menempatkan armada medis di wilayah terpencil. "Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan disini dengan maksimal. Jika sakit dan membutuhkan layanan, masyarakat dapat segera datang berobat selama RSK Nusa Waluya II ini bersandar di Kabare," tambahnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, menyatakan bahwa pemberian layanan kesehatan di wilayah kepulauan memiliki tantangan kompleks. Ia menekankan bahwa kehadiran RSK Nusa Waluya II merupakan simbol kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pengelola jaminan kesehatan dalam memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Adanya RSK Nusa Waluya II menjadi suatu simbol kolaborasi yang sangat baik antara pihak swasta, pemerintah serta Program JKN dalam memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang sama serta mudah, cepat dan setara," kata Pupung. Ia merincikan bahwa kerja sama ini mencakup Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), termasuk pelayanan spesialistik, rawat jalan, dan rawat inap sesuai dengan standar DBTFMS.

Koordinator Pelayanan Medis RSK Nusa Waluya II, dr. Rosa Yulise Putri, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi di Kabare didasarkan pada arahan dan rekomendasi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Ini merupakan kehadiran kedua armada tersebut di wilayah Raja Ampat setelah sebelumnya beroperasi di Misool pada tahun 2024. Untuk memudahkan administrasi, pasien kini cukup menggunakan identitas kependudukan digital atau fisik.

"Dengan adanya kemitraan dengan BPJS Kesehatan, setiap peserta JKN aktif dapat melakukan pengobatan dengan cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)," jelas dr. Rosa. Ia menambahkan bahwa tim medis telah bersiap sepenuhnya menghadapi tantangan operasional di wilayah pesisir untuk memberikan pelayanan optimal.

RSK Nusa Waluya II dijadwalkan bersandar di Kabare hingga Juli 2025 dengan menyediakan berbagai layanan medis esensial. Fasilitas tersebut mencakup poli gigi, dokter umum, serta dokter spesialis bedah, anak, penyakit dalam, kandungan, jantung, dan saraf. Selain itu, tersedia pula layanan USG bagi ibu hamil, persalinan 24 jam, serta tindakan bedah bagi pasien yang memerlukan penanganan darurat maupun terencana.

Agenda peresmian ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Raja Ampat, Dandim 1805 Raja Ampat, serta Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat. Program kolaboratif ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam pemenuhan hak kesehatan warga di daerah terluar dan perbatasan Papua Barat Daya.