Anggota DPD RI H. Hartono Bahas Kewenangan Lembaga di UNAMIN Sorong

SNANE PAPUA, Sorong - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) utusan Papua Barat Daya, H. Hartono, melaksanakan agenda reses bertajuk "Senator Goes To Campus" di Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Sorong. Kegiatan ini difokuskan pada sosialisasi mengenai fungsi legislatif serta implementasi tugas senator dalam satu tahun masa pengabdian untuk memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat.

Di hadapan sekitar 100 mahasiswa, Hartono memaparkan struktur kewenangan DPD RI sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22-D Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam diskusi tersebut, Hartono memberikan sorotan tajam terhadap tantangan institusional yang dihadapi oleh lembaga DPD dalam menjalankan fungsi check and balances pada sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

"Kewenangan DPD ini ibarat parang tumpul, kalau mau nebang pohon butuh energi yang lebih besar. Jadi sangat bergantung pada siapa yang memegang alatnya, kalau cakap maka akan tetap efektif sebagai jembatan masyarakat dan daerah dengan pemerintah pusat," ujar Hartono saat memberikan analogi mengenai kedudukan politik DPD RI di hadapan para peserta.

Hartono menjelaskan bahwa meskipun memiliki keterbatasan dalam hal eksekusi kebijakan dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kapasitas personal dan jaringan yang dimiliki oleh seorang senator menjadi kunci utama. Efektivitas peran tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan individu dalam melakukan lobi serta koordinasi strategis dengan kementerian terkait guna memastikan program pembangunan dapat menyentuh masyarakat di daerah secara langsung.

Didampingi oleh Wakil Rektor I UNAMIN, M. Ikhsan Badaruddin, senator yang kerap tampil dengan ciri khas songkok hijau ini juga menyerahkan bantuan pendidikan. Secara simbolis, Hartono memberikan beasiswa KIP Kuliah kepada tiga mahasiswa UNAMIN yang merupakan hasil usulan melalui Komite III DPD RI. Langkah ini diambil sebagai bagian dari tanggung jawab kerja di bidang pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di Papua.

Sebagai anggota Komite III, Hartono membidangi sektor-sektor krusial meliputi pendidikan, kesehatan, agama, pemuda, olahraga, dan sosial. Penyerahan beasiswa tersebut menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya senator dalam mengawal akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah, guna memastikan generasi muda Papua memiliki kesempatan yang setara dalam mengenyam pendidikan berkualitas.

Agenda "Senator Goes To Campus" ini juga berfungsi sebagai sarana penjaringan aspirasi secara langsung dari kalangan akademisi. Dialog interaktif yang terbangun diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para mahasiswa mengenai dinamika politik nasional serta pentingnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pembangunan di daerah.

Melalui pertemuan ini, H. Hartono menekankan bahwa partisipasi aktif mahasiswa sangat diperlukan untuk memberikan masukan kritis bagi para wakil daerah. Hal tersebut menjadi instrumen penting agar setiap kebijakan yang diperjuangkan di Jakarta selaras dengan realitas dan kebutuhan masyarakat yang ada di akar rumput, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.