JAKARTA – Pada hari Senin, 23 Februari 2026, pemerintah Venezuela secara resmi menuntut pembebasan segera mantan Presiden Nicolás Maduro dari tahanan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Venezuela menyampaikan permintaan tegas ini melalui pernyataan diplomatik yang dikeluarkan di Caracas, menandai eskalasi baru dalam ketegangan bilateral Tim Redaksi kedua negara.
Pemerintah Venezuela menekankan bahwa penahanan Maduro oleh otoritas AS merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Mereka mengklaim bahwa mantan pemimpin tersebut harus dilindungi oleh kekebalan diplomatik yang semestinya. Permintaan pembebasan segera ini disampaikan bersamaan dengan upaya rekonsiliasi nasional yang sedang dijalankan pemerintah.
Upaya Diplomasi Intensif Dilakukan
Kementerian Luar Negeri Venezuela melaporkan telah mengaktifkan seluruh saluran diplomatik untuk membahas kasus ini. Mereka mengadakan pertemuan darurat dengan perwakilan beberapa negara sekutu di Amerika Latin untuk membangun dukungan internasional. Diplomat Venezuela juga dikabarkan telah menyampaikan protes resmi kepada Departemen Luar Negeri AS di Washington.
“Kami tidak akan tinggal diam menyaksikan pelanggaran hukum internasional ini,” tegas juru bicara kementerian dalam konferensi pers. Pemerintah Venezuela berargumen bahwa proses hukum terhadap Maduro di AS tidak memiliki dasar yang kuat dan lebih bersifat politis. Mereka menuntut pembebasan segera tanpa syarat sebagai prasyarat untuk normalisasi hubungan bilateral.
Rekonsiliasi Nasional Tetap Jadi Prioritas
Di tengah tuntutan pembebasan segera Maduro, pemerintah Venezuela tetap fokus pada program rekonsiliasi dan amnesti nasional. Program ini bertujuan memulihkan stabilitas politik setelah bertahun-tahun mengalami krisis ekonomi dan perpecahan sosial. Pemerintah mengklaim telah memberikan pengampunan kepada ratusan politisi oposisi sebagai bagian dari upaya perdamaian.
“Kami berkomitmen pada rekonsiliasi nasional, tetapi hal ini tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar mantan presiden kami,” jelas pejabat tinggi pemerintah. Mereka menegaskan bahwa upaya amnesti dan pembebasan tahanan politik di dalam negeri akan terus berjalan paralel dengan perjuangan diplomatik untuk membebaskan Maduro. Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk dialog konstruktif dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah AS, asalkan didasarkan pada prinsip saling menghormati.
Analis politik menilai bahwa tuntutan pembebasan segera ini akan menjadi ujian berat bagi hubungan Venezuela-AS yang sudah lama tegang. Beberapa pengamat internasional menyoroti bahwa kasus Maduro telah menjadi simbol perjuangan kedaulatan bagi banyak negara di Global South. Sementara itu, kondisi ekonomi Venezuela yang masih rapuh membuat situasi ini semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang hati-hati dari semua pihak terkait.
Baca artikel aslinya di sini.
Editor: SnanePapua
