SNANEPAPUA.COM – Gelombang protes dari kalangan buruh kembali memanas di pusat ibu kota dan wilayah Jawa Barat. Ribuan pekerja dari berbagai serikat buruh turun ke jalan guna menyuarakan penolakan tegas terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil dan kaum pekerja.
Aksi demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan para buruh terhadap angka kenaikan upah yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Mereka menganggap bahwa besaran UMP yang ditetapkan saat ini masih jauh dari harapan dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di tengah tren kenaikan harga bahan pokok serta biaya energi yang terus melambung.
Dalam orasinya di depan publik, para perwakilan buruh menuntut agar pemerintah segera melakukan revisi terhadap kebijakan pengupahan tersebut. Mereka mendesak agar perhitungan upah didasarkan pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang riil di lapangan, bukan sekadar menggunakan formula administratif yang dianggap sering kali merugikan posisi tawar para pekerja di mata pengusaha.
Situasi di lapangan menunjukkan massa yang memenuhi titik-titik strategis dengan membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk dan poster bernada protes keras. Meskipun aksi berlangsung cukup masif dan diikuti oleh ribuan partisipan, para koordinator lapangan terus menghimbau agar massa tetap tertib dan menjaga kondusivitas dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak berwenang di gedung pemerintahan.
Hingga saat ini, para buruh menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan atau konsolidasi massa jika tuntutan mereka tidak segera mendapatkan respon positif dari pemangku kebijakan. Mereka berharap adanya ruang dialog yang konstruktif untuk merumuskan kebijakan upah yang lebih adil dan manusiawi bagi seluruh elemen pekerja di wilayah tersebut demi keberlangsungan ekonomi yang stabil.
Editor: SnanePapua
