SNANEPAPUA.COM – Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Poppy Dewi Puspitawati mengungkapkan bahwa pencopotan dirinya dari jabatan oleh Nadiem Makarim diduga kuat berkaitan dengan ketidakpatuhannya terhadap arahan pimpinan mengenai proyek pengadaan Chromebook.
Poppy menjelaskan bahwa situasi tersebut bermula ketika dirinya merasa ada hal yang tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme dalam proses pengadaan perangkat teknologi pendidikan tersebut. Sebagai pejabat yang berwenang saat itu, ia memilih untuk tidak mengikuti instruksi tertentu yang dianggapnya tidak sesuai dengan prosedur, meskipun ia menyadari risiko jabatan yang akan dihadapinya.
Proyek Chromebook sendiri merupakan salah satu program prioritas di era kepemimpinan Nadiem Makarim yang bertujuan untuk melakukan digitalisasi sekolah di seluruh Indonesia secara masif. Namun, dalam perjalanannya, program pengadaan ini kerap mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak, baik dari sisi besaran anggaran maupun teknis pelaksanaannya di lapangan.
Pengakuan Poppy ini menambah deretan panjang polemik yang menyelimuti kebijakan internal di tubuh Kemendikbudristek selama masa jabatan Nadiem. Langkah berani Poppy untuk bersuara di ruang publik memberikan perspektif baru mengenai dinamika pengambilan keputusan serta tekanan yang mungkin terjadi di level birokrasi kementerian tersebut.
Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi lebih lanjut mengenai klaim yang disampaikan oleh mantan anak buah Nadiem Makarim tersebut. Fenomena ini pun memicu diskusi luas mengenai pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan proyek-proyek strategis pemerintah, khususnya di sektor pendidikan nasional.
Editor: SnanePapua
