SNANEPAPUA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait polemik tunggakan pembayaran proyek kepada pihak kontraktor yang mencapai angka fantastis, yakni Rp621 miliar. Pihak pemerintah menegaskan bahwa status pembayaran tersebut bukanlah gagal bayar, melainkan penundaan pembayaran yang telah dijadwalkan ulang.
Kabar mengenai belum dibayarnya kewajiban pemerintah daerah ini sempat memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha jasa konstruksi yang telah menyelesaikan berbagai proyek pembangunan. Namun, Pemprov Jabar memberikan jaminan bahwa seluruh dana yang tertunda pasti akan dibayarkan kepada para mitra kerja sesuai dengan hak mereka.
Kepastian ini didasarkan pada fakta bahwa anggaran untuk pelunasan proyek tersebut telah dialokasikan dalam pos anggaran tahun ini. Pemerintah daerah memastikan bahwa proses administrasi sedang berjalan agar pencairan dana dapat dilakukan sesegera mungkin tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penundaan ini diklaim sebagai bagian dari strategi penyesuaian arus kas daerah, namun tetap menempatkan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai prioritas utama. Dengan adanya alokasi anggaran yang sudah siap, para kontraktor diminta untuk tetap tenang dan menunggu proses birokrasi penyelesaian pembayaran tersebut tuntas.
Langkah transparansi ini diharapkan dapat meredam spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan publik serta pelaku usaha terhadap kredibilitas finansial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab keuangan guna mendukung iklim investasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Editor: SnanePapua
