SNANEPAPUA.COM – Pemerintah Sudan yang bersekutu dengan militer secara resmi mengumumkan kepulangan mereka ke ibu kota Khartoum. Langkah strategis ini menandai babak baru dalam dinamika politik dan keamanan negara tersebut setelah sebelumnya jajaran pemerintahan terpaksa memindahkan pusat operasional akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan.
Keputusan untuk kembali ke ibu kota ini diambil setelah Khartoum sempat jatuh dan dikuasai oleh kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada hari-hari awal perang yang meletus pada April 2023. Selama masa pengungsian tersebut, Port Sudan telah berfungsi sebagai ibu kota administratif sementara untuk menjalankan roda pemerintahan di tengah gempuran konflik.
Kembalinya pusat pemerintahan ke Khartoum dipandang oleh banyak pihak sebagai simbol kemenangan moral dan politik bagi angkatan bersenjata Sudan. Kehadiran kembali para pejabat tinggi di jantung negara diharapkan dapat memulihkan fungsi administratif secara lebih efektif dan memperkuat kontrol kedaulatan di wilayah yang sempat menjadi zona pertempuran sengit.
Meskipun langkah ini membawa angin segar, tantangan besar masih membayangi proses transisi ini. Infrastruktur di Khartoum dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat perang yang berlangsung selama hampir tiga tahun. Pemerintah kini dihadapkan pada tugas berat untuk melakukan rehabilitasi fasilitas publik sekaligus menjamin stabilitas keamanan bagi warga sipil yang mulai kembali ke rumah mereka.
Dunia internasional kini terus memantau perkembangan di Sudan, apakah kembalinya pemerintahan ke ibu kota akan menjadi katalis bagi perundingan damai yang lebih permanen atau justru memicu ketegangan baru. Stabilitas di Khartoum akan menjadi kunci utama bagi masa depan Sudan dalam upaya mengakhiri salah satu krisis kemanusiaan terburuk di kawasan tersebut.
Editor: SnanePapua
