SNANEPAPUA.COM – Kehadiran sejumlah prajurit TNI di ruang sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, akhirnya terjawab. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan klarifikasi resmi setelah keberadaan personel militer tersebut sempat memicu tanda tanya besar di kalangan publik dan pihak pengadilan.
Sebelumnya, suasana di dalam ruang persidangan sempat menegang ketika majelis hakim menyadari keberadaan para prajurit tersebut. Hakim secara tegas melayangkan teguran karena menilai kehadiran personel TNI yang berseragam lengkap itu berpotensi mengganggu jalannya persidangan dan kenyamanan para pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.
Menanggapi keberatan dari majelis hakim, pihak kejaksaan menjelaskan bahwa penempatan personel TNI tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut jaksa, langkah ini diambil semata-mata demi faktor keamanan dan untuk memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan kondusif tanpa ada gangguan dari pihak luar yang tidak diinginkan.
Penjelasan ini pun menjadi sorotan karena biasanya pengamanan ruang sidang dilakukan oleh petugas keamanan internal pengadilan atau pihak kepolisian. Namun, mengingat profil terdakwa dan skala kasus yang ditangani, pihak terkait merasa perlu adanya pengetatan pengamanan ekstra guna mengantisipasi potensi risiko selama proses hukum berlangsung di meja hijau.
Meskipun alasan keamanan telah disampaikan secara terbuka, perdebatan mengenai batasan kehadiran militer dalam ranah peradilan sipil tetap mengemuka di ruang publik. Pihak pengadilan menekankan pentingnya menjaga independensi dan suasana netral dalam setiap persidangan agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif tanpa tekanan dari pihak manapun.
Editor: SnanePapua
