Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (23/02/2026) memperingatkan bahwa hak asasi manusia kini terpinggirkan atau ‘outmuscled’ oleh aturan kekuatan di berbagai belahan dunia. Dalam pernyataan kerasnya, Guterres menyoroti pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia, martabat manusia, dan hukum internasional yang terjadi di Palestina sebagai contoh paling gamblang. Ia menegaskan bahwa komunitas global sedang menyaksikan erosi prinsip-prinsip dasar yang seharusnya melindungi setiap individu.
Krisis Global dan Pelanggaran di Palestina
Sekjen PBB secara khusus menunjuk situasi di Palestina sebagai bukti nyata bagaimana hak asasi manusia outmuscled oleh kekuatan militer dan politik. Guterres menyatakan bahwa dunia tidak boleh berdiam diri menyaksikan penderitaan warga sipil yang terus berlanjut. Konflik berkepanjangan di wilayah tersebut telah menunjukkan dengan jelas bagaimana hukum humaniter internasional sering diabaikan. Komunitas internasional, menurutnya, gagal menjalankan tanggung jawab kolektif untuk melindungi populasi rentan dari kekerasan dan ketidakadilan.
Seruan untuk Mengembalikan Prinsip Hukum Internasional
Dalam pidatonya, Antonio Guterres mendesak semua negara anggota PBB untuk segera mengambil tindakan nyata guna membalikkan tren berbahaya ini. Ia menekankan bahwa dunia membutuhkan kepemimpinan yang berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional dan menghormati hak asasi manusia. Guterres memperingatkan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, maka stabilitas global dan perdamaian internasional akan semakin terancam. Situasi di berbagai konflik global menunjukkan pola yang konsisten di mana hak asasi manusia outmuscled oleh kepentingan geopolitik dan penggunaan kekuatan sepihak.
Sekretaris Jenderal PBB itu juga menggarisbawahi pentingnya multilateralisme yang efektif dalam menghadapi tantangan ini. Ia menyerukan reformasi sistem keamanan kolektif agar lebih responsif terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Guterres, hanya melalui solidaritas global dan penghormatan terhadap piagam PBB, dunia dapat menghentikan dominasi ‘aturan kekuatan’ yang saat ini mengancam fondasi tatanan internasional. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia secara konsisten mengkonfirmasi bahwa hak asasi manusia outmuscled oleh kebijakan represif di banyak negara, membutuhkan respons yang terkoordinasi dan tegas dari masyarakat internasional.
Editor: SnanePapua
