SNANEPAPUA.COM – Senator Amerika Serikat, Mark Kelly, secara resmi mengajukan gugatan hukum terhadap Departemen Pertahanan AS. Gugatan ini dilayangkan sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang ia sebut sebagai ‘retribusi hukuman’ atau tindakan balas dendam yang bersifat menghukum dari pihak kementerian terkait kebijakan politik yang kontroversial.
Perselisihan hukum ini bermula dari langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang berupaya memberikan sanksi atau sensor terhadap Kelly. Ketegangan memuncak setelah sang Senator merilis sebuah video yang berisi dorongan kepada para personel militer untuk berani menolak ‘perintah ilegal’ yang mungkin datang dari otoritas eksekutif.
Mark Kelly, yang memiliki latar belakang sebagai mantan astronot dan veteran Angkatan Laut AS, menegaskan bahwa pesannya bertujuan untuk menjaga integritas institusi militer dan kepatuhan terhadap konstitusi. Namun, pihak Pentagon di bawah arahan administrasi saat ini memandang tindakan Kelly sebagai upaya untuk memicu ketidakpatuhan di dalam barisan angkatan bersenjata.
Dalam dokumen gugatannya, tim hukum Kelly berargumen bahwa tindakan Departemen Pertahanan merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Mereka menyatakan bahwa upaya pembungkaman terhadap seorang pejabat terpilih yang sedang menyuarakan etika militer adalah preseden buruk bagi demokrasi Amerika Serikat.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi pertarungan hukum yang signifikan di Washington, mengingat posisi Mark Kelly sebagai tokoh kunci di Senat. Hasil dari persidangan ini nantinya akan menentukan batasan antara pengawasan politik terhadap militer dan hak individu untuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melampaui wewenang hukum.
Editor: SnanePapua
