Sorong : Keberadaan Kodam XVIII/Kasuari di bawah komando Pangdam, merupakan langkah strategis untuk memperkuat dan menyatukan kekuatan elemen bangsa dalam membangun Papua Barat Daya. Untuk mewujudkan cita-cita bersama, menjaga keutuhan.
SnanePapua, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya – SKK Migas – Petrogas (Island) Ltd. kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Fokus kali ini.
Sorong : Anggota DPD/MPR RI utusan Provinsi Papua Barat Daya, H. Hartono mengingatkan pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, memupuk toleransi dan tenggang rasa serta harus cerdas memilah mana berita.
Sorong : Potensi kayu sebagai hasil hutan ditanah Papua masih menjanjikan, namun sayangnya potensi kayu ini tidak terverifikasi legal sehingga tidak dapat dipasarkan ke negara-negara maju yang memiliki banyak aturan.
Kasim, 11-08-2025 PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII Kasim kembali menunjukan komitmennya terhadap kesehataan kerja seluruh perwira, hal ini mengemuka dalam pembukaan acara SEBUSEPRO, program inovatif yang digagas oleh.
JAKARTA – Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, bergerak cepat. Begitu menerima surat undangan resmi dari Panitia Bersama Kongres Persatuan, ia langsung terbang ke Jakarta. Di ibu kota, Saiban menyerahkan surat.
Raja Ampat, 6 Agustus 2025 — Pelabuhan Falaya, Kota W aisai, Selasa (5/8/2025) menjadi saksi pelaksanaan Festival Sorai Waisai 2025, puncak kegiatan.
PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII Kasim menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan kerja melalui program MedTalk 01 dan Donor Darah yang berlangsung di Gedung Serba Guna RU VII Kasim.
Kasim, 01 Agustus 2025-Dalam memperingati Hari Anak Nasional, PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VII menghadirkan sejumlah kegiatan dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai AKHLAK untuk membangun karakter kepribadian yang baik dan.
Sorong : Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK RI sedang membantu pemerintah Kota, Kabupaten dan Provinsi dalam mengawal upaya pencegahan tindak pidana korupsi ditengah kehadiran pemerintah Provinsi.