SNANEPAPUA.COM – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara terbuka mengakui adanya kendala dalam implementasi program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di wilayahnya. Salah satu permasalahan utama yang menjadi sorotan tajam adalah masih ditemukannya praktik penolakan pasien oleh sejumlah rumah sakit dengan alasan administratif, terutama bagi warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS aktif.
Bobby menjelaskan bahwa program UHC sejatinya dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan operasional rumah sakit masih belum berjalan optimal secara menyeluruh.
Permasalahan penolakan pasien ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bobby menegaskan bahwa keselamatan nyawa pasien harus menjadi prioritas utama di atas segala prosedur birokrasi. Ia menyayangkan masih adanya pihak manajemen rumah sakit yang bersikap kaku sehingga menghambat akses warga terhadap fasilitas medis darurat yang sangat dibutuhkan.
Lebih lanjut, Bobby menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rumah sakit yang bermitra dalam program UHC. Koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan, terus ditingkatkan guna memastikan tidak ada lagi warga yang terlantar saat mencoba mendapatkan hak dasar mereka di bidang kesehatan.
Pemerintah berharap dengan adanya keterbukaan mengenai kendala ini, pihak rumah sakit dapat lebih proaktif dalam mendukung program UHC Prioritas. Langkah tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran yang berulang, demi menjamin bahwa seluruh masyarakat Sumatera Utara mendapatkan perlindungan kesehatan yang inklusif dan berkualitas tanpa diskriminasi.
Editor: SnanePapua
