SNANEPAPUA.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap Kepala Desa Kohod, Arsin. Putusan ini terkait erat dengan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus
SNANEPAPUA.COM – Gelombang protes dari para jagal dan pedagang daging sapi di Kota Surabaya kembali memanas. Setelah sebelumnya melakukan aksi di depan Gedung DPRD, kini ratusan massa memadati kawasan Balai
SNANEPAPUA.COM – Persidangan mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan agenda pembuktian. Namun, dalam proses hukum tersebut, pihak tergugat atau kubu Jokowi dilaporkan
SNANEPAPUA.COM – Sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur saat ini tengah menghadapi situasi darurat akibat bencana banjir yang meluas. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur,
SNANEPAPUA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah besar ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas
SNANEPAPUA.COM – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen (Purn) Oegroseno, hadir memberikan kesaksian dalam persidangan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Kehadirannya
SNANEPAPUA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut melakukan penggeledahan intensif di Kantor Pusat Direktorat
SNANEPAPUA.COM – Kasus tindakan tidak terpuji yang melibatkan seorang tenaga pendidik di Makassar, Sulawesi Selatan, kini memasuki babak baru. Amal Said, seorang dosen yang sempat viral karena meludahi kasir di
SNANEPAPUA.COM – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diisi oleh sejumlah tokoh lintas agama dan bangsa memberikan sorotan tajam terhadap arah demokrasi Indonesia di tahun 2026. Salah satu poin krusial yang
SNANEPAPUA.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana untuk segera mengundang sejumlah pakar hukum tata negara serta perwakilan koalisi sipil guna membahas secara mendalam wacana perubahan mekanisme pemilihan