Sorong : Kegiatan sosialisasi Program Prioritas Nasional bagi masyarakat Suku Biak digelar di Kantor Sekretariat Persatuan Masyarakat Biak (Permabi) Kota Sorong, Jum’at (14/11/2025). Acara yang dipimpin oleh Paul Yawan selaku Kepala Suku Biak Kota Sorong ini dihadiri lebih 100 peserta dan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan komunitas adat dalam mendukung agenda pembangunan nasional di Papua Barat Daya.
Sejumlah tokoh adat hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Hengky Korwa (Kepala Suku Biak Provinsi Papua Barat Daya) dan Timo Kabarek (Penasehat Permabi Kota Sorong). Kehadiran mereka menegaskan posisi organisasi adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pelayanan sosial, pembangunan kesejahteraan, serta penyampaian informasi publik hingga ke tingkat komunitas akar rumput. Struktur kepemimpinan adat Biak menilai bahwa sinergi masyarakat adat dan pemerintah merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan setiap kebijakan nasional di Papua.
Dalam forum tersebut, jajaran tokoh adat Biak menegaskan mengenai pentingnya konsolidasi internal suku, pemeliharaan kerukunan antar-suku dan antar-umat beragama, serta keterlibatan aktif masyarakat Papua dalam setiap program pembangunan. Dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam lokal, serta perluasan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua (OAP), disampaikan sebagai bentuk komitmen komunitas Biak untuk mendorong kemajuan bersama.
Sementara itu, Wakil Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Papua Barat Daya, Ajeng Dyah Puspita, memaparkan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dipersiapkan untuk Kota Sorong. Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi anak dan kelompok rentan melalui penyediaan paket makanan harian bagi sekitar 34.000 penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SMP. Intervensi ini ditargetkan mampu menekan prevalensi stunting Kota Sorong yang berada pada estimasi 20–23%, serta mengurangi beban pengeluaran pangan keluarga hingga 15–20%.
“BGN telah mendata lokasi pelaksanaan program telah mencapai progres signifikan, yakni 76% PAUD, 82% SD, dan 79% SMP, diikuti dengan verifikasi kelayakan dapur di lima distrik. Lebih dari 120 UMKM pangan lokal, termasuk kelompok perempuan Biak dan nelayan tradisional, telah terdata sebagai calon mitra pemasok bahan baku. Program MBG dirancang untuk memastikan sedikitnya 40% bahan pangan bersumber dari produsen lokal guna memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan daerah” kata Ajeng Dyah Puspita.
Penasehat Permabi, Timo Kabarek, turut menekankan pentingnya menjaga persatuan internal komunitas Biak serta kewaspadaan terhadap provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Ia mendorong penguatan organisasi adat sebagai wadah yang mampu memperluas pelayanan sosial bagi masyarakat Biak di seluruh wilayah Papua.
“Mari kita bersama-sama mendukung upaya menjaga persatuan dan kesatuan ditengah masyarakat kita yang majemuk, jangan kita mudah terprovokasi atas upaya memecah belah persatuan kita sesama anak bangsa” tegas Timo Kabarek
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan makan bersama sebagai simbol kebersamaan, sekaligus menegaskan komitmen bersama antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat Suku Biak dalam mendukung implementasi Program Prioritas Nasional di Kota Sorong.
