SNANEPAPUA.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan peringatan keras terkait wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menegaskan bahwa setiap langkah untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus didasari oleh kajian yang sangat mendalam dan komprehensif agar tidak mencederai nilai demokrasi.
Wacana ini belakangan kembali mencuat ke permukaan publik dan memicu perdebatan di berbagai kalangan politik maupun akademisi. Haedar menilai bahwa stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia tidak boleh dipertaruhkan hanya demi kepentingan politik praktis jangka pendek atau perubahan regulasi yang terburu-buru tanpa landasan akademis yang kuat.
Menurut Haedar, sistem pemilihan langsung yang selama ini berjalan memang memiliki sejumlah tantangan tersendiri, namun bukan berarti solusinya adalah langsung beralih kembali ke sistem perwakilan di DPRD secara instan. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut agar transisi kebijakan tidak menyebabkan kemunduran dalam proses berdemokrasi di tanah air.
Lebih lanjut, Muhammadiyah mendorong agar pemerintah dan lembaga legislatif tidak mudah melakukan bongkar pasang aturan hukum yang bersifat fundamental. Perubahan yang terlalu sering tanpa evaluasi yang objektif dikhawatirkan akan membingungkan masyarakat serta melemahkan legitimasi pemimpin yang terpilih nantinya di tingkat daerah, yang seharusnya memiliki kedekatan dengan konstituennya.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengawal jalannya demokrasi di Indonesia agar tetap pada relnya. Haedar berharap semua pihak dapat duduk bersama untuk merumuskan sistem terbaik yang mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, dan benar-benar melayani kepentingan rakyat luas.
Editor: SnanePapua
