SNANEPAPUA.COM – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memberikan penjelasan mendalam terkait wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menegaskan bahwa usulan tersebut tidak serta-merta mengadopsi sistem yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru.
Sarmuji, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, menyatakan bahwa sistem yang diusulkan saat ini akan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi modern. Menurutnya, ada perbedaan fundamental dalam tata kelola dan pengawasan yang akan diterapkan jika usulan ini direalisasikan di masa mendatang.
Salah satu alasan utama di balik usulan ini adalah efisiensi anggaran dan pengurangan polarisasi di tingkat masyarakat bawah. Golkar berpendapat bahwa pemilihan langsung seringkali memicu biaya politik yang sangat tinggi, yang pada akhirnya berpotensi membuka celah praktik korupsi bagi calon kepala daerah terpilih.
Menanggapi kekhawatiran publik akan kembalinya otoritarianisme, Sarmuji memastikan bahwa hak-hak politik rakyat tidak akan terabaikan. Mekanisme pengawasan dari masyarakat sipil dan transparansi dalam proses di DPRD akan diperketat agar aspirasi publik tetap menjadi prioritas utama dalam menentukan pemimpin daerah.
Diskusi mengenai revisi UU Pilkada ini terus bergulir di parlemen dan menarik perhatian berbagai kalangan. Golkar berharap masyarakat dapat melihat usulan ini secara objektif sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia agar lebih efektif dan efisien tanpa meninggalkan esensi kedaulatan rakyat.
Editor: SnanePapua
