SNANEPAPUA.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait kehadiran personel TNI dalam proses pencocokan data yang berlangsung di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian prosedur penegakan hukum yang sedang berjalan dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan tanpa hambatan teknis di lapangan.
Keterlibatan unsur militer dalam kegiatan yang bersifat administratif dan hukum ini sempat memicu tanda tanya di kalangan publik. Namun, pihak Kejagung menegaskan bahwa kehadiran anggota TNI tersebut merupakan bagian dari koordinasi lintas institusi guna mendukung kelancaran tugas tim penyidik dalam memverifikasi dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus tertentu.
Kejagung menjelaskan bahwa proses pencocokan data di Kemenhut seringkali melibatkan dokumen sensitif dan area yang memerlukan pengamanan ekstra. Dukungan dari personel TNI difokuskan pada aspek pengamanan area serta memastikan integritas data tetap terjaga selama proses sinkronisasi berlangsung antara temuan penyidik dan arsip resmi kementerian.
Selain faktor keamanan, sinergi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk mengusut tuntas permasalahan di sektor kehutanan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih efisien dan meminimalisir potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya penyidikan perkara yang tengah ditangani.
Kejagung mengimbau masyarakat agar tidak salah tafsir mengenai keberadaan personel TNI dalam kegiatan tersebut. Sinergi ini murni dilakukan demi kepentingan penegakan hukum yang transparan dan profesional, serta untuk memastikan bahwa setiap aset negara dan data kehutanan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Editor: SnanePapua
