Sorong : Berakhirnya orde baru dibawah pemerintahan Presiden Soeharto dan dilanjutkan dengan berbagai dinamika dibawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri banyak membuka ruang alam demokratis saat itu, diantaranya dengan hadirnya Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada tanggal 3 Oktober di 21 tahun yang lalu, semangat hadirnya DPD RI inipun dilatar belakangi agar adanya keterwakilan rakyat non partai meski realita dilapangan kehadiran DPD RI belum memiliki nilai tawar dibandingkan dengan wadah DPR RI.
Mewakili 3 anggota DPD RI lainnya, Agustinus R. Kambuaya mengatakan diusia ke-21 tahun, DPD RI tetap terus memperjuangkan, menyuarakan dan menyambung suara masyarakat di Papua Barat Daya, sehingga 4 anggota DPD RI yang bertugas untuk 4 Komite dapat bersinergi dan menyambung aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.
"Kami menyadari tugas dan peran kami tidak sekuat saudara kami disebelah (DPR RI,red) namun ini merupakan kontribusi kami untuk mendorong agar perhatian pemerintah dalam pembangunan dilakukan secara adil dan merata di seluruh Papua Barat Daya" kata Agustinus R. Kambuaya.
Gubernur Papua Barat Daya - Elisa Kambu mengajak seluruh anggota DPD RI untuk bersama-sama saling mendukung dan menguat karena peran DPD RI juga penting untuk menopang dan mendukung pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di Papua Barat Daya yang masih sangat membutuhkan sentuhan pembangunan.
"Kami berharap ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan senator DPD RI dalam mendukung pembangunan daerah karena kita tahu bersama sebagai Provinsi yang baru dimekarkan masih sangat membutuhkan dukungan pembangunan" kata Elisa Kambu.
Puncak peringatan HUT ke-21 DPD RI dilaksanakan di Graha YABSIRA, ditandai dengan pemotongan tumpeng, penyerahan beasiswa KIP Kuliah, bantuan bibit tanaman produktif dan pembagian sembako kepada masyarakat.
