SNANEPAPUA.COM – Pemerintah Iran kembali menggunakan taktik lama dengan memutus akses internet di tengah gelombang protes yang kian meningkat di negara tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya sistematis oleh pihak kepemimpinan untuk membungkam suara rakyat yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap otoritas saat ini secara luas.
Pengamat politik, Sina Azodi, mengungkapkan bahwa pemutusan jaringan komunikasi ini merupakan strategi klasik yang sering digunakan oleh otoritas Iran dalam menghadapi krisis domestik. Menurutnya, tindakan tersebut bertujuan untuk mengisolasi para demonstran dari dunia luar serta mencegah koordinasi aksi massa di lapangan yang semakin meluas secara efektif.
Dengan membatasi akses ke platform media sosial dan aplikasi pesan instan, pemerintah berharap dapat mengontrol narasi yang beredar di masyarakat. Tanpa adanya koneksi internet yang stabil, penyebaran bukti-bukti visual mengenai tindakan keras aparat keamanan menjadi jauh lebih sulit untuk didokumentasikan dan dibagikan ke komunitas internasional.
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh para aktivis politik, tetapi juga masyarakat sipil secara umum yang bergantung pada internet untuk kebutuhan ekonomi dan komunikasi harian. Namun, bagi rezim yang berkuasa, menjaga stabilitas politik dan kelangsungan kekuasaan dianggap jauh lebih krusial dibandingkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pemadaman digital tersebut.
Tren ini menunjukkan tantangan besar bagi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di Iran. Meskipun tekanan internasional terus berdatangan, penggunaan pemadaman internet tetap menjadi senjata utama pemerintah dalam menghadapi eskalasi protes yang menuntut perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan negara tersebut.
Editor: SnanePapua
