“Terkait dengan tunjangan-tunjangan, kita sesuaikan saja dengan kondisi di daerah, khususnya Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Anneke.
Ia menambahkan, keputusan mengenai fasilitas dan tunjangan bukan ditentukan secara sepihak, melainkan harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Mudah-mudahan tidak diturunkan, tetapi intinya disesuaikan dengan kondisi daerah. Artinya, kalau memang ada dan sesuai aturan, kami terima. Jadi kita harus mengikuti aturan yang berlaku,” jelasnya.Anneke menegaskan, pengelolaan hak dan fasilitas dewan harus tetap berlandaskan regulasi yang sah. Menurutnya, keseimbangan antara kebutuhan legislatif dan kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penting yang harus dijaga.
“Jadi kita juga harus melihat kemampuan fiskal daerah demi menjaga keseimbangan kebutuhan daerah ini,” tutupnya.
