SNANEPAPUA.COM – Pelaksanaan pemilihan umum yang penuh kontroversi di Myanmar kini telah memasuki putaran kedua pemungutan suara. Di tengah situasi politik yang tidak menentu dan konflik bersenjata yang belum mereda, proses demokrasi ini terus dibayang-bayangi oleh ketidakpercayaan publik terhadap rezim militer yang saat ini memegang kendali pemerintahan.
Laporan terbaru dari lapangan menunjukkan bahwa pemungutan suara tetap dilangsungkan meskipun sebagian besar wilayah negara tersebut saat ini berada di bawah kendali kelompok-kelompok pemberontak etnis. Al Jazeera melaporkan langsung dari wilayah yang dikuasai oleh pihak perlawanan, memperlihatkan perbedaan mencolok antara klaim stabilitas dari pemerintah militer dan realitas konflik di lapangan.
Banyak pihak, baik dari kalangan aktivis domestik maupun komunitas internasional, menganggap pemilu ini sebagai sebuah formalitas belaka. Proses ini dinilai sebagai upaya junta militer untuk melegitimasi kekuasaan mereka di mata dunia, meskipun kondisi keamanan dan politik di dalam negeri masih sangat jauh dari kata kondusif untuk pemilu yang adil.
Di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pasukan perlawanan, pemilu ini praktis tidak mendapatkan pengakuan. Warga di sana cenderung mengabaikan proses pemungutan suara dan lebih fokus pada upaya bertahan hidup di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk sejak kudeta militer tahun 2021 silam.
Hingga saat ini, komunitas internasional masih memantau dengan saksama dampak dari pemilu yang dipaksakan ini terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Tekanan diplomatik terus mengalir agar Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan memulai dialog inklusif demi masa depan demokrasi yang lebih nyata di negara tersebut.
Editor: SnanePapua
