Sorong : Anggota DPD RI - H. Hartono disela-sela agenda reses ke daerah pemilihan di Papua Barat Daya menerima audiensi Pengurus Wilayah Gerakan Kesejahteraan Relawan Nusantara (Gerakan Kawan) Provinsi Papua Barat Daya. Gerakan Kawan merupakan organisasi kemasyarakatan yang memusatkan perhatian terhadap berbagai wacana ditengah masyarakat.
Pembina DPW Gerakan Kawan - Muhardin mengatakan melalui audiensi antara DPW Gerakan Kawan bersama senator Hartono diharapkan terjadi hubungan timbal-balik, dan menemukan gagasan dan saran yang bersifat membangun sehingga kepengurusan DPW Gerakan Kawan Papua Barat Daya dapat memberi sumbangsih nyata bagi masyarakat di Papua Barat Daya.
"Melalui pertemuan ini, kami harapkan dapat menerima saran-saran konstruktif bagi kepengurusan organisasi gerakan kawan ini, sehingga kami nanti dapat lebih berkontribusi ditengah masyarakat" kata Muhardin, Rabu (24/12/2025) di Rooftop Darefan Hotel.
Sementara itu, Senator DPD RI - H. Hartono mengatakan sebagai anggota DPD RI, khususnya di Komite III memiliki mitra kerja di beberapa kementerian dan lembaga, pertemuan dengan DPW Gerakan Kawan ini juga merupakan bagian dari penyerapan aspirasi masyarakat yang nantinya akan disampaikan pada tingkat Nasional melalui rapat-rapat di gedung DPD RI.
"Tugas kami itu ada 3, pertama ngomong, kedua ngomong, ketiga ngomong, artinya kami ngomong pertama itu dengan masyarakat, menerima, mencatat dan menyerap aspirasi masyarakat, kemudian kami bahas internal DPD dan juga kami akan sampaikan ke tingkat yang lebih luas di pengambilan kebijakan pada Kementerian hingga Presiden, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu pengurus DPW Gerakan Kawan ini nantinya akan coba kami perjuangkan ditingkat nasional" kata Hartono.
Berdasarkan hasil Diskusi pengurus DPW Gerakan Kawan bersama senator Hartono terdapat beberapa usulan diantaranya terkait jam mata pelajaran agama di sekolah yang harus ditingkatkan guna mendidik mental spiritual pelajar dikemudian hari, penambahan dan pengawasan quota BBM agar tidak terjadi antrean, penambahan quota minyak tanah agar dapat dijangkau rumah tangga pra sejahtera, serta konversi minyak tanah ke gas sehingga dapat digunakan masyarakat di Papua Barat Daya.
