SNANEPAPUA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial di Istana Negara. Pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, di mana Dwiarso diharapkan mampu membawa pembaruan signifikan dalam tata kelola administrasi dan birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.
Dwiarso Budi Santiarto bukanlah nama baru di dunia peradilan Indonesia. Sebelum menduduki posisi strategis ini, ia telah memiliki rekam jejak yang panjang dan cemerlang sebagai hakim agung. Pengalamannya yang luas dalam menangani berbagai kasus kompleks menjadikannya salah satu figur yang sangat dihormati di kalangan praktisi hukum, akademisi, hingga masyarakat luas yang mengikuti dinamika hukum di tanah air.
Perjalanan karier Dwiarso mencakup berbagai penugasan penting di berbagai daerah sebelum akhirnya ditarik ke pusat untuk menjalankan tugas di level nasional. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dan dedikasi luar biasa terhadap penegakan hukum. Kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo melalui proses pelantikan ini merupakan bentuk apresiasi nyata atas pengabdiannya selama puluhan tahun di korps hakim.
Sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Dwiarso akan memikul tanggung jawab besar dalam mengelola aspek-aspek di luar persidangan, seperti manajemen sumber daya manusia, pengawasan anggaran, serta pengembangan sarana dan prasarana. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa sistem pendukung peradilan berjalan secara efisien dan modern guna menunjang kelancaran tugas-tugas yudisial para hakim agung dalam memutus perkara.
Pelantikan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung dengan lembaga eksekutif dan legislatif demi mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan. Dengan kepemimpinan Dwiarso yang baru, publik menaruh harapan besar pada terciptanya birokrasi peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum di Indonesia.
Editor: SnanePapua
