SNANEPAPUA.COM – Dalam dinamika politik Indonesia, peran lembaga pengawas internal di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi sangat krusial untuk memastikan integritas para wakil rakyat. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar tersebut adalah Mahkamah Kehormatan Dewan atau yang lebih dikenal dengan singkatan MKD. Lembaga ini berfungsi sebagai benteng terakhir dalam menjaga kehormatan serta martabat institusi legislatif di mata publik.
MKD dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Fokus utamanya adalah mengawasi perilaku anggota DPR agar tetap selaras dengan kode etik yang telah ditetapkan. Kehadiran MKD diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran etika yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.
Tugas utama MKD meliputi pencegahan dan pengawasan, serta melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR. Dalam menjalankan fungsinya, MKD memiliki wewenang untuk memanggil saksi, mengumpulkan bukti, hingga menjatuhkan sanksi jika seorang anggota terbukti melanggar aturan. Sanksi yang diberikan pun beragam, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian dari jabatan atau keanggotaan.
Selain menangani laporan pengaduan dari masyarakat, MKD juga berperan aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai kode etik kepada seluruh anggota dewan. Hal ini bertujuan agar setiap wakil rakyat memahami batasan dan norma yang harus dijunjung tinggi selama menjalankan tugas kedewanan. Transparansi dalam proses persidangan di MKD juga menjadi sorotan penting guna memastikan keadilan bagi pelapor maupun terlapor.
Dengan adanya MKD, diharapkan marwah DPR RI sebagai lembaga representasi rakyat tetap terjaga dengan baik. Masyarakat pun diimbau untuk turut serta mengawasi kinerja para wakilnya dan tidak ragu melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran etika. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat dan profesional, integritas demokrasi di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.
Editor: SnanePapua
