SNANEPAPUA.COM – Kota bersejarah Aleppo kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah pecahnya pertempuran baru yang melibatkan tentara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Situasi yang semakin memanas ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya eskalasi konflik yang lebih luas di wilayah tersebut, mengingat posisi strategis Aleppo dalam peta geopolitik Timur Tengah yang sangat krusial.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa baku tembak dan bentrokan fisik telah terjadi di beberapa titik strategis di pinggiran kota, mengganggu stabilitas yang sempat terjaga dalam beberapa waktu terakhir. Pertempuran ini menandai berakhirnya periode relatif tenang yang sebelumnya sempat dirasakan oleh warga sipil, sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya kesepakatan-kesepakatan lokal yang ada di lapangan saat ini.
Keterlibatan SDF, yang merupakan aliansi pimpinan Kurdi, dalam konfrontasi langsung dengan tentara reguler pemerintah Suriah menambah lapisan kompleksitas dalam konflik yang sudah berlangsung lama ini. Masing-masing pihak mengklaim tengah mempertahankan wilayah kedaulatan dan keamanan warga, namun di sisi lain, persaingan pengaruh politik dan kontrol atas sumber daya wilayah tetap menjadi akar utama dari ketegangan yang terus berlanjut tanpa kepastian.
Masyarakat internasional kini tengah mengamati dengan seksama apakah ketegangan di Aleppo ini dapat diredam melalui jalur diplomasi atau justru akan meledak menjadi perang terbuka yang lebih menghancurkan. Krisis kemanusiaan yang membayangi Aleppo menjadi prioritas utama bagi lembaga-lembaga bantuan internasional yang kini berupaya keras untuk tetap menyalurkan logistik di tengah kondisi keamanan yang sangat tidak menentu bagi para relawan.
Para analis politik memperingatkan bahwa tanpa adanya dialog yang konkret dan jujur antara pihak-pihak yang bertikai, stabilitas di Aleppo akan tetap menjadi tantangan besar bagi perdamaian kawasan. Keberhasilan dalam meredam ketegangan ini sangat bergantung pada kemauan politik dari para aktor lokal maupun tekanan dari kekuatan internasional untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut yang merugikan rakyat sipil.
Editor: SnanePapua
