SNANEPAPUA.COM – Lanskap politik Irak kembali memanas seiring dengan menguatnya spekulasi mengenai kembalinya Nouri al-Maliki untuk masa jabatan ketiga sebagai Perdana Menteri. Langkah ini diprediksi bukan sekadar pergantian kepemimpinan rutin, melainkan sebuah pergeseran fundamental yang berpotensi memicu kembali ketegangan sektarian yang sempat melumpuhkan negara tersebut di masa lalu. Sebagai tokoh sentral dalam politik pasca-invasi AS, kehadiran al-Maliki selalu menjadi magnet bagi polarisasi, baik di tingkat domestik maupun regional.
Kebangkitan Tokoh Kontroversial
Nouri al-Maliki, yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 2006 hingga 2014, meninggalkan warisan yang sangat diperdebatkan. Di satu sisi, ia dianggap sebagai sosok yang mampu menjaga kohesi faksi Syiah; namun di sisi lain, kepemimpinannya sering dikritik karena meminggirkan kelompok Sunni dan Kurdi. Kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif selama masa jabatannya sering disebut oleh para analis sebagai salah satu faktor pemicu munculnya rasa ketidakpuasan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis seperti ISIS untuk berkembang di Irak utara dan barat.
Kini, dengan dinamika koalisi yang terus berubah di Baghdad, al-Maliki mencoba memposisikan dirinya kembali sebagai figur stabilisator. Namun, bagi banyak pihak, kembalinya dia justru dipandang sebagai langkah mundur. Ketakutan utama adalah kembalinya gaya kepemimpinan yang berpusat pada kekuasaan absolut dan penggunaan aparat keamanan untuk kepentingan politik faksi, yang dapat merusak proses rekonsiliasi nasional yang sedang berjalan.
Dampak Regional dan Pengaruh Iran
Secara geopolitik, kembalinya al-Maliki akan memberikan sinyal kuat mengenai arah kebijakan luar negeri Irak. Al-Maliki dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan Teheran. Kemenangannya akan memperkuat pengaruh Iran di Baghdad, yang kemungkinan besar akan mendinginkan hubungan Irak dengan negara-negara tetangga Arab di Teluk serta menciptakan tantangan baru bagi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Di tengah ketegangan Timur Tengah yang kian meningkat, Irak yang terlalu condong ke satu poros kekuasaan dapat kehilangan perannya sebagai ‘jembatan’ di kawasan tersebut.
Analisis/Perspektif
Kembalinya Nouri al-Maliki menunjukkan betapa rapuhnya regenerasi kepemimpinan di Irak. Alih-alih memunculkan wajah-wajah baru dengan visi inklusif, politik Irak tampaknya terjebak dalam siklus tokoh-tokoh lama yang memiliki rekam jejak sektarian yang kuat. Jika al-Maliki benar-benar kembali berkuasa, tantangan terbesarnya bukan hanya memulihkan ekonomi yang dilanda korupsi, tetapi meyakinkan kelompok minoritas bahwa mereka memiliki tempat dalam masa depan Irak. Tanpa inklusivitas, masa jabatan ketiga ini kemungkinan besar hanya akan menjadi pemicu bagi gelombang protes massa berikutnya, mirip dengan gerakan Tishreen tahun 2019, yang menuntut perombakan total sistem politik yang korup dan sektarian.
Kesimpulannya, stabilitas Irak di bawah al-Maliki adalah stabilitas yang semu. Tanpa reformasi struktural, kembalinya ‘orang kuat’ lama hanya akan menunda ledakan konflik sosial yang lebih besar di masa depan.
Cek Sumber Asli: Al Jazeera
Editor: SnanePapua
