SNANEPAPUA.COM – Langkah strategis diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya memperbaiki institusi kepolisian dengan melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dari sederet nama besar yang terpilih, sosok Jimly Asshiddiqie resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Komisi tersebut dalam prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Merdeka.
Penunjukan Jimly Asshiddiqie bukanlah tanpa alasan yang kuat. Pria kelahiran Palembang ini dikenal luas sebagai pakar hukum tata negara yang memiliki integritas tinggi serta pemahaman mendalam mengenai sistem hukum di Indonesia. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan arah baru dalam transformasi Polri ke arah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai tuntutan zaman.
Rekam jejak Jimly di panggung kenegaraan sangat mumpuni dan telah teruji oleh waktu. Ia merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama untuk periode 2003-2008 yang berhasil membangun fondasi lembaga tersebut dari nol hingga menjadi institusi yang disegani. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta aktif dalam berbagai organisasi hukum internasional.
Sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly memiliki tugas berat untuk memimpin tim dalam merumuskan rekomendasi kebijakan strategis. Komisi ini dirancang untuk mengakselerasi perubahan struktural maupun kultural di tubuh kepolisian. Fokus utamanya adalah menyelaraskan kinerja kepolisian dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia guna mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat.
Dengan pelantikan ini, publik kini menaruh harapan besar pada pundak Jimly Asshiddiqie dan anggota komisi lainnya. Sinergi antara para pakar, akademisi, dan praktisi di dalam komisi ini diharapkan dapat melahirkan solusi konkret bagi tantangan keamanan dan penegakan hukum di tanah air di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Editor: SnanePapua
