SNANEPAPUA.COM – Indonesia kini tengah bersiap mengambil peran strategis di kancah internasional dengan mencalonkan diri sebagai kandidat Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masa jabatan 2026. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memajukan isu-isu kemanusiaan di tingkat global, sekaligus memperkuat posisi diplomatik Indonesia di mata dunia melalui dukungan yang terus mengalir dari berbagai negara mitra.
Dewan HAM PBB sendiri merupakan sebuah badan antar-pemerintah di dalam sistem PBB yang memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia. Berpusat di Jenewa, Swiss, lembaga ini bertugas menangani berbagai situasi pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi penting untuk perbaikan kebijakan di negara-negara anggota agar sejalan dengan standar internasional.
Fungsi utama dari dewan ini mencakup peninjauan berkala terhadap catatan HAM semua negara anggota PBB melalui mekanisme yang dikenal sebagai Universal Periodic Review (UPR). Selain itu, Dewan HAM PBB juga berperan sebagai forum diskusi utama untuk isu-isu tematik yang mendesak, mulai dari hak-hak perempuan, kebebasan berekspresi, hingga perlindungan terhadap kelompok minoritas yang seringkali terpinggirkan dalam sistem hukum nasional.
Dalam menjalankan tugasnya, dewan ini didukung oleh prosedur khusus yang melibatkan pelapor khusus, ahli independen, dan kelompok kerja ahli. Mereka melakukan investigasi lapangan, memantau perkembangan situasi di negara-negara tertentu, dan melaporkan temuan mereka secara transparan dalam sidang-sidang rutin. Mekanisme ini bertujuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat diidentifikasi secara objektif dan diberikan solusi yang tepat sasaran.
Terpilihnya Indonesia sebagai kandidat kuat ketua untuk masa jabatan mendatang menunjukkan kepercayaan komunitas internasional terhadap rekam jejak diplomasi kemanusiaan yang dijalankan selama ini. Dengan memahami fungsi dan tugas vital Dewan HAM PBB, diharapkan masyarakat luas dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia tanpa diskriminasi.
Editor: SnanePapua
