SnanePapua, Aimas - DPR Kabupaten Sorong secara resmi menutup rapat paripurna III dalam rangka pembahasan dan persetujuan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sorong tahun 2025.
Sebelum rapat paripurna ditutup usulan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPR Kabupaten Sorong yang hadir.
Penjabat Bupati Sorong, Edison Siagian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Sorong atas keterlibatan secara utuh dalam rapat paripurna membahas KUA - PPAS, sehingga dengan persetujuan anggota DPR Kabupaten Sorong nanti maka proses penganggaran mulai dapat dilakukan hingga akhir tahun nanti.
"Dengan selesainya pembahasan dan persetujuan KUA PPAS maka sangat berdampak terhadap roda pemerintah, pelayanan maupun pembangunan, saya juga mengajak seluruh OPD yang memiliki fungsi dalam penerimaan asli daerah dapat ditingkatkan di tahun anggaran kedepan" kata Edison Siagian, Senin (17/2/2025).
Ketua Sementara DPR Kabupaten Sorong, Yuanis Tri Setyo Utami menyebutkan rapat paipurna pengesahan KUA - PPAS ini merupakan bentuk dukungan dalam memberi kepastian keberlangsungan roda pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.
Oleh karenanya kepada pimpinan OPD diminta agar dapat memanfaatkan APBD 2025 secara bijak memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
"Kami harapkan agar pemerintah melalui OPD dapat memanfaatkan KUA PPAS dalan mewujudkan pembangunan dan pemerintah di Kabupaten Sorong" ucap Yuanis Tri Setyo Utami.
Persetujuan KUA PPAS tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.568.720.274.769 (satu trilyun lima ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh ratus enam puluh sembilan sen) yang terdistribusi ke sejumlah program diantaranya dalam mendukung penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan, program makan bergizi gratis (MBG), Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan swasembada pangan.
