SNANEPAPUA.COM – Mantan Wali Kota Makassar dua periode, Danny Pomanto, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap munculnya wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem pemilihan langsung oleh rakyat merupakan esensi utama dari demokrasi yang harus dipertahankan di Indonesia guna menjamin kedaulatan warga negara.
Danny menekankan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan sosok pemimpin di daerah adalah hak konstitusional yang sangat fundamental. Ia menilai bahwa jika pemilihan dikembalikan ke tangan DPRD, hal tersebut berisiko menjauhkan calon pemimpin dari konstituennya, sehingga akuntabilitas publik terhadap kebijakan yang diambil nantinya menjadi berkurang secara signifikan.
Sebagai sosok yang telah memimpin Kota Makassar selama sepuluh tahun melalui jalur pemilihan langsung, Danny merasakan betul bagaimana dukungan rakyat menjadi modal sosial yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan. Baginya, mandat yang diberikan langsung oleh masyarakat memberikan legitimasi yang jauh lebih besar dan kuat bagi seorang kepala daerah dalam mengeksekusi program pembangunan.
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa wacana mengembalikan Pilkada ke tangan legislatif justru akan menjadi langkah mundur bagi perjalanan sejarah demokrasi di tanah air. Danny mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mekanisme ini hanya akan membuat dinamika politik berputar di lingkaran elit partai politik saja, tanpa benar-benar menyerap aspirasi murni dari masyarakat di tingkat akar rumput.
Penolakan tegas ini menambah daftar panjang tokoh politik nasional yang menyuarakan pentingnya menjaga sistem pemilihan langsung sebagai pilar demokrasi. Danny berharap agar pemerintah dan pihak legislatif tetap konsisten dalam memperkuat demokrasi partisipatif, sehingga setiap warga negara tetap memiliki andil penuh dalam menentukan masa depan daerahnya masing-masing tanpa perantara.
Editor: SnanePapua
