PWI Pusat Hasil KLB Tetapkan Riau Tuan Rumah HPN 2025

SNANE PAPUA, Jakarta - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) secara resmi menetapkan Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Keputusan strategis tersebut diambil dalam rapat pleno perdana yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (18/9/2024), tepat satu bulan pasca-pelaksanaan KLB pada Agustus lalu.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah konsolidasi organisasi serta perkenalan antar-pengurus yang telah diamanahkan oleh formatur hasil KLB untuk sisa masa bakti 2023-2028. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan organisasi, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Ketua Dewan Penasihat Ilham Bintang, serta Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror bersama jajaran pengurus harian lainnya.

Dalam rapat pleno tersebut, terdapat sepuluh poin keputusan penting yang dihasilkan. Salah satu poin utamanya adalah instruksi untuk segera menempati kantor PWI Pusat yang berlokasi di Lantai 4 Gedung Dewan Pers. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas saran dari Dewan Penasihat PWI seperti Tribuana Said dan Atal S Depari guna memastikan kelancaran operasional organisasi.

"Kepengurusan PWI hasil KLB adalah sah, legal dan sesuai konstitusi PD PRT PWI. Ayo segera kita tempati kantor PWI di lantai 4 Dewan Pers. Saya siap bersama-sama dengan pengurus PWI hasil KLB untuk menempati kantor PWI Pusat," tegas Atal S Depari, mantan Ketua Umum PWI Pusat periode 2018-2023, saat memberikan arahan dalam rapat tersebut.

Mengenai penetapan tuan rumah HPN 2025, PWI Pusat menegaskan bahwa keputusan memilih Provinsi Riau selaras dengan hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, PWI Provinsi Riau diamanahkan untuk segera membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah serta mitra strategis di tingkat provinsi guna mempersiapkan ajang tahunan terbesar bagi insan pers tersebut.

Selain agenda nasional, Zulmansyah juga menyoroti dinamika organisasi di tingkat daerah. Ia mendesak sejumlah pengurus PWI Provinsi yang belum dilantik, termasuk PWI DKI Jakarta, PWI Sumatera Barat, dan PWI Papua Barat Daya, agar segera menetapkan jadwal pelantikan resmi. Zulmansyah menegaskan komitmennya untuk hanya mengakui kepengurusan yang lahir dari mekanisme konstitusional organisasi.

"Pengurus PWI Provinsi yang sah dan legal adalah hasil konferensi provinsi. Abaikan saja PWI plt-plt yang bukan hasil konferprov. Semuanya PWI plt-plt tidak sah dan ilegal. Tak perlu ditanggapi," ujar Zulmansyah menekankan posisi kepengurusannya terkait dualisme yang sempat mencuat.

Ketua Dewan Penasihat, Ilham Bintang, dalam kesempatan yang sama mengingatkan seluruh jajaran pengurus baru untuk menjaga etika, moralitas, dan integritas profesi. Ia secara khusus menyinggung agar manajemen organisasi dilakukan secara transparan guna menghindari skandal yang dapat merusak citra wartawan di tingkat nasional.

"Jangan sampai kasus cash back berulang. Buat malu PWI se-Indonesia. Wartawan harus menjaga etika dan perilakunya sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan KPW PWI," kata Ilham Bintang. Terkait legalitas administratif dari Kementerian Hukum dan HAM, Ilham menyatakan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan (SK) AHU hanya tinggal menunggu waktu, sementara secara de facto kepengurusan ini telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga negara.