BKN Tekankan Netralitas ASN Papua Barat Daya Jelang Pilkada 2024

SNANE PAPUA, Sorong - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Kegiatan yang bertujuan memperkuat integritas birokrasi ini dipusatkan di Hotel Aston, Kota Sorong, pada Kamis (17/10/2024).

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Jhoni Way, yang hadir mewakili Pj Gubernur Muhammad Musa’ad. Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, antara lain Pj Bupati Maybrat, Sekda Raja Ampat, Sekda Kota Sorong, Sekda Sorong Selatan, Sekda Kabupaten Sorong, Sekda Kabupaten Tambrauw, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari lima kabupaten dan satu kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Jhoni Way menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap rambu-rambu kepegawaian merupakan hal mutlak bagi setiap ASN, terutama saat memasuki tahapan politik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa intervensi kepentingan politik kelompok tertentu.

"Melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk gubernur, bupati dan walikota, sangat penting bagi ASN untuk memahami rambu-rambu yang ada," ujar Jhoni Way saat membacakan pesan tertulis Gubernur.

Jhoni juga menginstruksikan para bupati di wilayah Papua Barat Daya untuk segera melakukan tindak lanjut dengan mengumpulkan seluruh pegawai di daerah masing-masing. Langkah tersebut diperlukan agar arahan teknis dari pemerintah pusat dapat terdiseminasi secara menyeluruh hingga ke tingkat staf terbawah. Ia menekankan agar semua pihak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyoroti tantangan besar yang dihadapi ASN dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah situasi politik yang dinamis. Menurutnya, netralitas bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan prasyarat utama untuk menjaga profesionalisme sebagai pelayan masyarakat.

"Kami mohon dukungan dari semua pihak untuk menjaga netralitas di tengah situasi politik yang semakin kompleks," tutur Haryomo. Ia juga memaparkan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjadi fondasi utama pelaksanaan tugas pemerintahan agar tetap berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah perbatasan seperti Papua.

Haryomo menutup arahannya dengan seruan kepada seluruh aparatur negara untuk tetap fokus pada fungsi utama mereka sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat bangsa. Ia berharap komitmen kolektif dari para ASN dapat mendukung terciptanya proses demokrasi yang sehat serta menjaga stabilitas nasional.

"Mari kita jaga integritas dan profesionalisme kita. Ingat, kita adalah pelayan masyarakat yang harus berfokus pada tugas utama kita," tegas Haryomo dalam penutupan sosialisasi tersebut.