Bawaslu Kota Sorong Gandeng Media Perkuat Pengawasan Pilkada 2024

SNANE PAPUA, Sorong - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sorong menyelenggarakan diskusi penguatan peran media massa guna meningkatkan pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Kegiatan bertajuk "Peran Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024" tersebut dilangsungkan di Hotel Belagri, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Jumat (8/11/2024).

Langkah strategis ini diambil untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai koridor hukum melalui sinergi antara pengawas pemilu dan pilar keempat demokrasi. Bawaslu menilai kehadiran media cetak, elektronik, maupun daring memiliki fungsi vital dalam mendiseminasikan informasi sekaligus menjadi instrumen kontrol sosial selama masa krusial Pilkada.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosan, menegaskan bahwa media massa merupakan platform utama bagi publik untuk berinteraksi dan menyampaikan aspirasi politik secara sehat. Menurutnya, akses informasi yang akurat adalah kunci utama dalam menjaga integritas pemilihan di wilayah Papua Barat Daya.

"Media memegang peran penting dalam negara yang demokratis. Melalui media, masyarakat dapat mengakses informasi, menyalurkan pendapat, dan ikut serta dalam proses demokrasi. Ini sangat penting, terutama di Provinsi Papua Barat Daya, agar proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu dalam undang-undang, yaitu pemilu yang bersih, jujur, adil, dan berintegritas," ujar Abdul Kadir Kelosan di hadapan peserta diskusi.

Selain fungsi informasi, Bawaslu juga menyoroti peran media dalam memfasilitasi pelaporan pelanggaran. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Julce Ivone Sahureka, mengungkapkan adanya kecenderungan kekhawatiran di tengah masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung. Dalam konteks ini, media diharapkan mampu menjembatani kendala tersebut melalui pemberitaan yang faktual dan berani.

Julce menambahkan bahwa eskalasi politik yang meningkat menuntut kesiapsiagaan semua pihak. Peran jurnalis di lapangan dipandang sebagai mata dan telinga tambahan bagi Bawaslu untuk melakukan mitigasi dini terhadap potensi kecurangan atau gangguan keamanan selama tahapan pemilihan berlangsung.

“Kesempatan ini, peran media baik itu media cetak, media elektronik dan media online dapat memberikan informasi kepada kami apabila menemukan pelanggaran di setiap wilayah, sehingga hal itu bisa menjadi mitigasi kami dari sisi tanggung jawab kami sebagai badan pengawas pemilihan,” ungkap Julce.

Melalui forum ini, Bawaslu Kota Sorong berharap jalinan komunikasi dengan insan pers dapat menekan angka pelanggaran dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dari sisi pemberitaan, diharapkan tercipta iklim politik yang transparan dan akuntabel di Kota Sorong hingga seluruh tahapan Pilkada 2024 berakhir.