SNANEPAPUA.COM – Politikus senior Partai Demokrat, Benny K Harman, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, langkah tersebut bukanlah jawaban yang tepat atas berbagai persoalan demokrasi yang tengah dihadapi bangsa saat ini.
Benny menilai bahwa mengembalikan mandat suara rakyat ke tangan legislatif justru berisiko mencederai kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Ia berpendapat bahwa masyarakat seharusnya tetap memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung, meskipun sistem yang ada saat ini masih memerlukan banyak evaluasi dan penyempurnaan di berbagai lini.
Alih-alih mengubah mekanisme pemilihan menjadi tidak langsung, Benny mendorong pemerintah dan otoritas terkait untuk lebih fokus pada perbaikan regulasi yang ada. Ia menekankan pentingnya melakukan revisi atau perbaikan pada Undang-Undang Pilkada guna meningkatkan kualitas proses serta output demokrasi di tingkat daerah agar lebih akuntabel.
Ia juga menyoroti bahwa masalah klasik dalam Pilkada langsung, seperti biaya politik yang tinggi dan potensi praktik politik uang, seharusnya diatasi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat serta edukasi politik yang masif kepada masyarakat. Mengalihkan pemilihan ke DPRD dianggap sebagai langkah mundur yang tidak menyentuh akar permasalahan utama dari integritas pemilihan itu sendiri.
Penegasan ini muncul di tengah diskusi publik mengenai efektivitas Pilkada langsung yang seringkali dianggap menguras energi dan anggaran negara. Namun, bagi Benny dan Partai Demokrat, menjaga hak pilih rakyat adalah prinsip dasar yang tidak boleh dikompromikan hanya demi efisiensi administratif semata tanpa mempertimbangkan partisipasi publik.
Editor: SnanePapua
