SNANEPAPUA.COM – Wacana mengenai keinginan Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland kembali mencuat ke permukaan dan memicu perdebatan global yang sengit. Mantan Presiden Amerika Serikat tersebut telah beberapa kali menyatakan ketertarikannya secara terbuka untuk membeli pulau terbesar di dunia itu, sebuah langkah yang dianggap kontroversial sekaligus mengejutkan oleh komunitas internasional.
Greenland, yang secara geografis merupakan bagian dari benua Amerika Utara namun secara politik merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, memiliki posisi strategis yang sangat vital. Trump melihat potensi besar di wilayah tersebut, mulai dari kekayaan sumber daya alam yang belum terjamah hingga kepentingan pertahanan militer Amerika Serikat di kawasan Arktik yang semakin kompetitif.
Namun, muncul pertanyaan mendasar dari sisi hukum internasional: apakah Amerika Serikat benar-benar memiliki hak untuk mengambil alih atau membeli wilayah tersebut? Meskipun dalam sejarahnya Amerika Serikat pernah melakukan pembelian wilayah secara besar-besaran, seperti Alaska dari Rusia pada tahun 1867, norma-norma global saat ini telah jauh berubah dan lebih menekankan pada kedaulatan negara.
Pemerintah Denmark dan otoritas lokal Greenland telah memberikan respons tegas dengan menyatakan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual. Penolakan ini menggarisbawahi bahwa dalam sistem politik modern, sebuah wilayah tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas real estat yang bisa berpindah tangan hanya berdasarkan keinginan satu pihak tanpa adanya persetujuan dari penduduk lokal yang mendiaminya.
Meskipun ambisi ini terus disuarakan sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh di kutub utara, jalan menuju akuisisi tersebut tampak buntu karena hambatan diplomatik dan hukum yang sangat kompleks. Isu ini tetap menjadi salah satu topik paling unik dalam sejarah diplomasi modern, yang menggambarkan ambisi besar Amerika Serikat di panggung dunia.
Editor: SnanePapua
