SNANEPAPUA.COM – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi saksi ketegangan diplomatik tingkat tinggi setelah aksi penculikan terhadap Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat memicu gelombang kecaman internasional. Kritik tajam tidak hanya datang dari negara-negara yang selama ini berseberangan dengan Washington, tetapi juga dari para sekutu dekatnya sendiri yang merasa tindakan tersebut telah melampaui batas kewajaran diplomatik.
Dalam pertemuan darurat yang digelar baru-baru ini, sejumlah negara menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan sepihak yang diambil oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah ini dianggap sebagai preseden buruk dalam tata kelola hubungan internasional dan penghinaan terhadap kedaulatan sebuah negara berdaulat, yang seharusnya dilindungi oleh piagam PBB.
Denmark dan Meksiko, dua negara yang sebelumnya juga sempat merasa terancam oleh kebijakan luar negeri agresif dari pemerintahan Trump, secara tegas memberikan peringatan keras. Mereka memperingatkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Suasana di ruang sidang pun semakin memanas saat argumen hukum mulai dilontarkan oleh masing-masing perwakilan negara.
Perwakilan dari Meksiko menekankan bahwa stabilitas kawasan Amerika Latin saat ini berada dalam ancaman serius akibat intervensi militer atau intelijen yang agresif tersebut. Sementara itu, Denmark menyoroti pentingnya menghormati norma-norma diplomatik global guna mencegah kekacauan lebih lanjut di panggung politik dunia yang saat ini sedang berada dalam titik didih.
Hingga saat ini, perdebatan di Dewan Keamanan PBB masih berlangsung sangat alot dengan tuntutan kolektif agar Amerika Serikat segera memberikan penjelasan transparan dan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum dunia. Komunitas internasional kini menunggu langkah konkret dari PBB untuk meredakan ketegangan yang melibatkan kekuatan besar dunia tersebut agar tidak berujung pada konflik yang lebih luas.
Editor: SnanePapua
