SNANEPAPUA.COM – Kebebasan berpendapat di tingkat akar rumput kembali diuji setelah seorang pemuda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, dilaporkan mengalami tindakan intimidasi. Holis Muhlisin (31) harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan dari pihak keluarga kepala desa setempat hanya karena menyuarakan keluhan terkait infrastruktur jalan yang memprihatinkan di wilayahnya.
Insiden ini bermula ketika Holis mengunggah kritik mengenai kondisi jalan rusak melalui platform media sosial. Sebagai warga yang merasakan langsung dampak buruk dari akses transportasi yang terhambat, ia berharap aspirasinya dapat memicu percepatan perbaikan jalan demi kepentingan mobilitas warga desa sehari-hari.
Namun, alih-alih mendapatkan respons positif atau penjelasan mengenai rencana pembangunan desa, Holis justru didatangi oleh sejumlah orang yang diduga kuat merupakan anggota keluarga dari sang Kepala Desa. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap hak warga negara dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintahan di tingkat desa.
Kasus ini kemudian viral dan menarik perhatian publik luas yang menyayangkan sikap reaktif tersebut. Banyak pihak menilai bahwa pejabat publik beserta keluarganya seharusnya lebih bijak dalam menerima masukan dan kritik membangun, mengingat transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan daerah.
Hingga saat ini, situasi tersebut terus dipantau oleh berbagai pihak yang peduli terhadap perlindungan hak warga negara dalam bersuara. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur desa untuk selalu mengedepankan dialog ketimbang tindakan represif dalam menghadapi dinamika sosial di tengah masyarakat yang semakin kritis.
Editor: SnanePapua
