SnanePapua- Sorong, Tingkatkan Netralitas ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar kegiatan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston pada Kamis, (17/10/2024).
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa’ad, yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) PBD Jhoni Way yang dihadiri oleh Penjabat Bupati Maybrat, Sekda Raja Ampat, Sekda Kota Sorong, Sekda Sorong Selatan, Sekda Raja Ampat, Pj Sekda Maybrat, Asisten 1, Sekda Kabupaten Sorong, Sekda Kabupaten Tambrauw dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 5 kabupaten dan 1 kota se-Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa’ad, yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) PBD Jhoni Way menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan norma standar prosedur kepegawaian (NSPK).
“Melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk gubernur, bupati dan walikota, sangat penting bagi ASN untuk memahami rambu-rambu yang ada,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh ASN di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya untuk mematuhi arahan yang akan disampaikan oleh Plt Kepala BKN, sehingga semua pihak dapat menjalankan tugas dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Setelah kegiatan ini, kami berharap para Bupati dapat mengumpulkan semua pegawai di masing-masing kabupaten untuk memberikan arahan lanjutan sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar,” ungkapnya.
Selanjutnya Dalam sambutannya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. “Kami mohon dukungan dari semua pihak untuk menjaga netralitas di tengah situasi politik yang semakin kompleks,” Imbuhnya
Beliau juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur fungsi utama pelaksanaan tugas pemerintahan. “Semua sektor pembangunan harus berjalan dengan baik, terlepas dari lokasi, termasuk di wilayah perbatasan seperti Papua,” Lanjutnya.
Haryomo mengajak semua ASN untuk menanamkan komitmen dalam diri masing-masing untuk menjaga netralitas, terutama menjelang pemilihan kepala daerah yang akan datang. “Mari kita jaga integritas dan profesionalisme kita. Ingat, kita adalah pelayan masyarakat yang harus berfokus pada tugas utama kita,” tutupnya.
Dengan penekanan pada netralitas dan komitmen, Haryomo berharap agar seluruh ASN dapat berkontribusi positif dalam menjaga keutuhan dan kestabilan negara, serta mendukung proses demokrasi yang sehat.
