SNANEPAPUA.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara tegas menyatakan penolakan keras partainya terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah ini dinilai sebagai ancaman serius bagi tatanan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah sejak era reformasi.
Dalam pernyataan resminya, Megawati menekankan bahwa sistem pemilihan langsung oleh rakyat merupakan esensi dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Baginya, mengembalikan mandat pemilihan ke tangan legislatif hanya akan menjauhkan pemimpin dari konstituennya dan mencederai hak politik warga negara yang telah dijamin oleh undang-undang.
Megawati juga menyebut wacana tersebut sebagai sebuah bentuk kemunduran demokrasi yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam menentukan pemimpin di daerah masing-masing adalah capaian besar yang tidak boleh ditarik mundur demi kepentingan elit politik tertentu.
Lebih lanjut, Presiden ke-5 Republik Indonesia ini menegaskan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD secara fundamental bertentangan dengan semangat konstitusi RI. Menurutnya, konstitusi memberikan hak penuh kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
PDI Perjuangan dipastikan akan tetap berada di barisan terdepan dalam menjaga marwah demokrasi langsung di tanah air. Megawati menginstruksikan seluruh kader partai untuk tetap waspada dan kritis terhadap segala upaya yang ingin melemahkan kedaulatan rakyat melalui perubahan regulasi pemilihan umum.
Editor: SnanePapua
