SNANEPAPUA.COM – Indonesia secara resmi mengemban amanah besar sebagai pemimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode tahun 2026. Penunjukan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi diplomasi Indonesia di panggung internasional, khususnya dalam mengawal isu-isu kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia saat ini.
Menteri Koordinator Urusan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan jaminan penuh bahwa Indonesia akan menjalankan peran kepemimpinan ini dengan integritas tinggi. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan oleh dunia internasional merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya demi citra bangsa.
Yusril menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, Indonesia berkomitmen untuk tetap bersikap netral dan objektif dalam menghadapi berbagai isu HAM yang kompleks. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa setiap keputusan serta kebijakan yang diambil oleh Dewan HAM PBB benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh negara anggota tanpa diskriminasi.
Selain menjaga netralitas, Indonesia juga memiliki visi besar untuk terus memperkuat kredibilitas Dewan HAM PBB di kancah global. Di tengah dinamika politik dunia yang semakin menantang, Indonesia berupaya memastikan lembaga ini tetap menjadi wasit yang adil dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis kelompok tertentu.
Posisi strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia secara berkelanjutan. Dengan kepemimpinan yang solid dan terukur, pemerintah optimis dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kondisi hak asasi manusia di berbagai belahan bumi selama masa jabatan berlangsung.
Editor: SnanePapua
